Pembangunan Irigasi Pokmas Tanjungsari Sukorejo Disoal

oleh -101 Dilihat
oleh
Pekerjaan proyek di Kelurahan Tanjungsari.
-->

BLITAR, PETISI.CO – Dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang pengelolaan anggaran pembangunan kelompok masarakat (Pokmas) Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Yohan Tri Waluyo masih enggan untuk dikonfirmasi terkait dana pembangunan drainase di lingkungan RT/02/02.

Padahal, dalam keterangan yang disampaikan salah satu Ketua Pokmas bernama Juremi menyampaikan, kalau dana tersebut tidak dikelola oleh kelompok.

Dari hasil investigasi media ini di lapangan, pembangunan sarana irigasi di Kelurahan Tanjungsari, kususnya di RT.02/RW.02 terdapat empat titik, yang semuanya itu ada dugaan penyimpangan spekteknya, besi untuk penulangan cor  yang digunakan ukuran 8” dan 6 “ dan anehnya lagi, masarakat, terutama yang dilibatkan dalam pembangunahn tersebut  mengaku tidak mengerti gambar dan perencanaannya. Selain itu, pada tahapan pengecoran tidak menggunakan batu krecak.

Menurut Juremi warga setempat dan juga salah satu Ketua Kelompok Masyarakat setempat kepada media Petisi.co, pihaknya  mengaku kalau proyek yang dikerjakan ini atas dasar usulan tujuh bulan lalu ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur, melalui salah satu anggota DPRD Kota Blitar dari Partai Gerindra bernama Yohan Tri Waluyo.

Informasi di lapangan TN yang juga warga Tanjungsari dihubungi via nomer ponselnya Sabtu (1/12/2018) menyebutkan, memang benar dirinya pernah dimintai bantuan oleh Yohan untuk mencarikan orang  untuk membantu pekerjaan pembuatan saluran di lingkungan.

“Saya tidak tahu berapa jumlah anggarannya, spek penulangan besi cor drainage tersebut, saya hanya dimintai tolong mencarikan tenaga kerja, dan mereka pekerja itu adalah orang-orang saya membantu membuat saluran,“ katanya.

Tumpukan kerangka besi untuk cor di salah satu warga

Perlu diketahui, jika kegiatan seperti di Kelurahan Tanjungsari  masuk pada program bantuan sosial (Bansos), harusnya mengikuti prosedur dan peraturan pemerintah mengutip Pemendagri nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan ke tiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Investigasi di lapangan media ini sempat menemukan tumpukan besi beton eser di sebuah halaman rumah. Besi berukuran 8” dan 6” ini dipersiapkan untuk kerangka cor beton penulangan, seperti yang terdahulu dikerjakan oleh warga, selain tidak spek besi yang digunakan diduga tidak standart SNI (banci).

Dilain pihak, AJ yang juga sebagai warga Kelurahan Tanjung dihubungi melalui pesan singkat WA-nya, enggan berkomentar dan tidak mau mencampuri urusan Yohan yang sama sama anggauta DPRD Kota Blitar.

“Karena ini tahun politik yang dinilai sangat rawan, saya nggak mau masuk dengan urusan tersebut.“ (min)

No More Posts Available.

No more pages to load.