PALEMBANG, PETISI.CO – Aksi unjuk rasa digelar Ormas Generasi Penggerak Anak Bangsa (GPAB) Sumsel di kantor Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI wilayah Sumsel, jalan Demang Lebar Daun Palembang, Kamis (1/11/2018).
Koordinator aksi, Yongki Ariansyah, SH, dalam orasinya meminta penjelasan terkait mekanisme dan kriteria dalam pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), umumnya pada instansi yang mendapatkan Sertifikasi WTP, khususnya Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI).
“Kami dari ormas GPAB mempertanyakan mekanisme dan kriteria dalam pemberian predikat WTP dari BPK,” ungkapnya.
Ormas GPAB juga meminta BPK RI perwakilan Sumsel untuk mempertimbangkan kembali pemberian WTP kepada pemerintahan Kabupaten OI, serta meminta pada pihak BPK RI perwakilan Sumsel mengaudit dan Investigasi pembangunan Infrastruktur dan mengambil sampel bangunan.
Apakah sesuai mutu yang ada pada RAB, mereka harus pertanggungjawabkan pengelolaan belanja modal di beberapa OPD di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 ini, BPK juga jangan hanya terima berkas diatas meja, harus turun kelapangan,” lanjut Yongki.
Menanggpi aksi dari Ormas GPAB Sumsel, Kepala Kantor wilayah BPK RI Sumsel mengatakan, berdasarkan audit BPK RI Sumsel dan berbagai pertimbangan, maka diberikan predikat WTP tersebut dengan beberapa kriteria yang sudah terlampir dalam surat.
Aksi massa dilanjutkan ke Mapolda Sumsel, dan diterima oleh Kompol Suparlan KAUR OPS Humas Polda Sumsel.(rn/ttnp)
