PETISI.CO
Plt Asisten I Setda Bondowoso, Wawan Setiawan.
PEMERINTAHAN

Pemkab Bondowoso Akan Merevisi Perbup 17 Tahun 2021

BONDOWOSO, PETISI.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, akan merevisi Peraturan Bupati (Perbub) No 17 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah (Setda) Bondowoso sekaligus Ketua Panitia Pilkades, Wawan Setiawan, menjelaskan, point yang menjadi perubahan, yakni salah satunya terkait jarak antar Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pada Perbup yang dibentuk sebelum adanya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, mempertimbangkan jarak antar TPS.

“Dan kemungkinan TPS berkelompok atau komunal dengan jumlah maksimal empat TPS,” ujarnya, Kamis (8/7/2021).

Baca Juga :  Pemberian Asuransi Nelayan Perwujudan 22 Janji Kerja Bupati dan Wabup Jember

Namun, dalam perkembangannya ketentuan tersebut kini akan dirubah, seperti pada rancangan perubahan Perbup disebutkan, TPS komunal ditiadakan. Selain itu, jarak antar TPS minimal sekitar 500 meter.

“Kemudian di sekitar areal TPS di radius 1.000 meter tak boleh ada kegiatan yang memicu kerumunan. Contoh berjualan,” kata, Wawan Setiawan.

Mengenai pendekatan TPS, tetap melakukan sistem zonasi dengan ketentuan 500 pemilih per TPS.

Dengan sistem pendekatan ini maka memungkinkan penggabungan warga masyarakat dari beberapa dusun. Asalkan, tidak melebihi maksimal pemilih.

“Mengenai pendekatan TPS itu zonasi, ketentuannya 500 meter,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pemkab Bondowoso Canangkan Gerakan Literasi Daerah

Sebelumnya, Ketua DPRD Bondowoso, Achmad Dhafir, menerangkan hakekat dilaksanakannya Pilkades dengan beberapa TPS, mengadopsi pola yang diterapkan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Namun demikian, dalam pasal yang mengatur jarak ada pada pasal 62 ayat 1 angka 2 huruf d, jarak minimal antar TPS hanya 50 meter saja.

“Artinya 51 meter boleh. Bahkan sudah ada beberapa kecamatan yang menganjurkan dilakukan di lapangan,”tegas Achmad Dhafir politisi PKB itu.

Menurutnya, berdasarkan regulasi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan dalam satu lapangan akan ada empat TPS, karena jarak minimal yang diatur hanya 50 meter.

Baca Juga :  Tak Ingin Corona Meluas, Pemkot Surabaya Getolkan Tracing

Jika hal tersebut terjadi maka dinilainya sama saja masih menimbulkan kerumunan massa.

“Per TPS maksimal 500 pemilih. Kalau empat TPS berarti ada 2.000 orang. Itu sama saja mengundang kerumunan massa, itupun juga pasti ada pedagang dan lain sebagainya,” cetusnya.

Oleh sebab itu, ia mengutarakan langsung kepada Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, sebelum disosialisasikan lebih lanjut. Perbub tersebut direvisi terlebih dahulu, karena dapat memberikan peluang terjadinya kerumunan massa.

“Saya sudah menyampaikan kepada Bupati untuk merevisi Perbup Nomor 17 tentang pelaksanaan Pilkades, khususnya point yang mengatur tentang jarak TPS,” pungkasnya. (tif)

terkait

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Pemdes Modongan Gelar Penyemprotan Disinfektan

redaksi

SAKIP 2020 Jember Ditargetkan Meningkat Menjadi BB

redaksi

Pemkab Mojokerto Teken Komitmen Pemberantasan Korupsi dengan KPK

redaksi