BONDOWOSO, PETISI.CO – Masih dalam antisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso tidak akan melakukan lockdown. Namun, lebih menekankan pada sosial distancing, physical distancing dan rapid test.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat, dalam gelar rapat koordinasi gugus tugas penanganan covid-19 yang dilakukan segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di halaman Mapolres Bondowoso, Senin, (30/3/2020).
Menurutnya, saat ini yang menjadi stressing di Bondowoso, yaitu masalah Lockdown. Akan tetapi sudah jelas, bahwa Lockdown merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.
“Oleh karenanya kita tidak boleh mengadakan Lockdown. Sudah ada satu Provinsi dan lima Kabupaten/Kota yang sudah mendapat teguran keras dari Presiden atau Pemerintah Pusat karena melakukan Lockdown lokal. Padahal, tidak ada istilah yang namanya Lockdown lokal,” jelasnya.
Jika Provinsi, kata Irwan Bachtiar, mengadakan Lockdown lokal harus seizin Presiden. Jika Kabupaten/Kota mau mengadakan Lockdown harus seijin Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Ada mekanisme yang harus dilakukan. Termasuk penutupan pasar hewan, itu tidak boleh. Karena, mengganggu ekonomi. Yang harus kita kerjakan, pertama tindakan promotif, preventif sampai kuratif sudah kita lakukan dan sosial distancing maupun physical distancing, itu juga yang harus kita lakukan,” katanya.
Mengenai Kabupaten Bondowoso yang diapit Jember dan Situbondo yang saat ini dalam zona merah, kami juga menekankan harus memperketat dengan memaksimalkan cara check point dengan alat rapid test.
“Bukan dengan Lockdown. Kita mengacu ke Negara India, karena sebelumnya tidak ada kesiapan, di India melakukan Lockdown 10 hari, ini sudah mengakibatkan kekacauan,” ungkapnya.
Untuk menciptakan situasi aman di tengah masyarakat dan memperkecil jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP), kami menghimbau pihak Kesehatan untuk melakukan rapid test.
“Jika tidak ada rapid test terhadap ODP, maka jumlahnya di Bondowoso akan terus naik. Provinsi sudah instruksikan setiap Daerah untuk meminta alat rapid test itu. Masyarakat tidak tahu mana yang memang positif terpapar atau tidak. masyarakat awam tahunya hanya ODP meningkat. Itu akan membuat kepanikan dan stabilitas sikis, jika sikisnya sudah takut, justeru ini akan membuat peluang virus masuk ke tubuh mereka,” pungkasnya.(tif)
