Mojokerto, petisi.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 pada Kamis, 27 Maret 2025, di Pendopo Graha Majatama. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Bupati Mojokerto Dr. Muhammad Al Barra Lc, M.Hum, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Forkopimda, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Drs. Bambang Eko Wahyudi M.Si, menjelaskan bahwa tujuan utama Musrenbang RKPD 2026 adalah untuk merumuskan program pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan dunia usaha sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujar Bambang.
Hasil dari Musrenbang ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2026, yang diharapkan mampu mendorong pembangunan lebih efektif dan efisien demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.
Anggaran dan Prioritas Pembangunan
Total usulan anggaran dari berbagai sektor mencapai Rp 3.854.671.646.381, dengan defisit anggaran sebesar Rp 1.032.930.148.223 jika semua usulan diakomodasi. Untuk itu, Pemkab Mojokerto akan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, Mandatori Spending, serta program unggulan Kepala Daerah. Proyeksi belanja RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp 2.821.741.498.158.
Pembangunan Berkelanjutan dan Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi
Bupati Mojokerto, Dr. Muhammad Al Barra Lc, M.Hum, dalam arahannya menegaskan bahwa tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025-2045 akan difokuskan pada empat pilar utama:
- Penjaminan akses pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
- Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) melalui infrastruktur berbasis teknologi dan penguatan investasi.
- Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat.
- Penyediaan keamanan, ketertiban, dan supremasi hukum sebagai landasan pembangunan.
“Melalui ‘Catur Abipraya Mubarok,’ kami berharap Mojokerto bisa mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan penuh berkah,” kata Gus Barra, sapaan akrab Bupati Mojokerto.
Lebih lanjut, Bupati menambahkan bahwa tema pembangunan Kabupaten Mojokerto pada 2026 akan berfokus pada percepatan transformasi sosial ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Rencana prioritas untuk tahun 2026 meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan ketahanan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan Kabupaten Mojokerto akan semakin maju, adil, dan makmur, menuju pusat pemerintahan baru yang berkelanjutan. (ng)
