SURABAYA, PETISI.CO – Munculnya pesan berantai melalui grup WhatsApp yang mencantumkan rekrutmen pekerjaan khusus warga ber-KTP Surabaya dengan pendaftaran melalui RT masing-masing, dipastikan hoax.
Informasi itu sendiri telah di klarifikasi oleh Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara atau Febri.
Ia menyebut Pemkot Surabaya tidak pernah menerbitkan informasi itu dan menyebarnya melalui grup chat WhatsApp.
“Jadi, kami pastikan informasi itu tidak benar (Hoax),” tegasnya, Jumat (19/3/2021).
Terkait informasi itu, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Data MBR plus ini juga lebih terperinci dibanding data yang lama. Petugas tak hanya menilik dari kondisi tempat tinggal warga saja, tetapi juga memelototi data
di dalam satu KK berapa yang bekerja dan bekerja dimana saja, berapa pendapatan atau penghasilannya dalam satu bulan.
Data itu nantinya akan diverifikasi melalui ketua RT yang selanjutnya divalidasi pihak kelurahan. “Nantinya disurvei oleh Dinas Sosial. Makanya dalam beberapa pertemuan Pak Wali Kota ke kecamatan-kecamatan, beliau meminta para lurah dan camat untuk merampungkan pendataan ini,” kata dia.
Febri menerangkan, data MBR plus itu bakal menjadi pondasi dan landasan pemkot menyalurkan intervensi kepada warga dengan beragam bentuk, seperti bisa melalui pelatihan dan pemberdayaan wirausaha, bisa melalui pengelolaan aset, bisa dipekerjakan di perusahaan swasta yang ada di Surabaya dan bisa pula jadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Bentuk intervensinya bermacam-macam dan kita bersinergi dengan semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Suharto Wardoyo menegaskan, pendataan MBR dan DTKS masih dikebut.
Data tersebut diinput dalam aplikasi epemutakhirandata.surabaya.go.id yang dibuat oleh Diskominfo.
“Pendataan kali ini lebih detail dan ditambah item pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan, sehingga dalam MBR Plus kali ini datanya lebih detail,” kata Anang-sapaan Suharto Wardoyo.
Kemudian, sumber data MBR itu tetap dari Dinas Sosial yang kemudian disebarkan ke kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat RT. Selanjutnya, Ketua RT melakukan verifikasi data tersebut, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan selanjutnya disurvei oleh Dinsos.
Anang juga menambahkan, data MBR yang sudah clear itulah yang akan dijadikan acuan atau dasar Pemkot Surabaya dalam memberikan intervensi.
“Dalam pendataan kali ini, RT juga bisa memasukkan data baru yang mungkin masuk ke dalam MBR, lalu data tersebut divalidasi di kelurahan dan disurvei oleh Dinsos,” ujarnya.
Ia berharap, setelah diintervensi oleh pemkot, warga atau keluarga itu bisa segera keluar dari MBR, sehingga kemiskinan di Surabaya semakin rendah.
“Hingga saat ini, kami terus merampungkan data MBR plus itu,” pungkasnya. (nan)
