SURABAYA, PETISI.CO – Dalam upaya pencegahan korupsi yang terus menerus, Pemkot Surabaya berhasil meraih skor impresif 97 persen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Prestasi ini mencerminkan komitmen kuat Pemkot Surabaya dalam mempercepat upaya pencegahan korupsi di tingkat kabupaten/kota secara regional dan nasional.
KPK RI, melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, menggunakan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk melakukan penilaian ini. Indikator MCP tersebut dirancang untuk memetakan dan memonitor area-area yang berpotensi korupsi sehingga dapat ditingkatkan pengawasannya, demi menghindari praktik korupsi.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan kepuasannya atas capaian yang luar biasa ini.
“Prestasi MCP ini membawa kita ke peringkat satu di Jawa Timur dan ketujuh se-Indonesia. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya,” ujar Eri Cahyadi pada Selasa (30/4/2024).
Dalam konteks nasional, skor rata-rata MCP adalah 75 persen, sedangkan di Jawa Timur mencapai 92 persen. Skor Pemkot Surabaya yang mencapai 97 persen jelas menunjukkan bahwa mereka berada jauh di atas rata-rata, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Dalam hal Survei Penilaian Integritas (SPI), Pemkot Surabaya juga tampil memuaskan dengan skor 79,57 persen. Ini mengindikasikan bahwa tingkat integritas dan komitmen Pemkot Surabaya terhadap pencegahan korupsi sangat tinggi.
“SPI yang baik ini menunjukkan bahwa kita mampu memberikan layanan transparan dan bebas korupsi kepada warga Surabaya,” tambah Wali Kota Eri.
Lebih lanjut, Eri Cahyadi menekankan pentingnya Zona Integritas (ZI) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Kita terus berupaya menerapkan inisiatif ini di berbagai dinas, karena ini adalah cara kita menunjukkan komitmen kepada masyarakat Surabaya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan, khususnya dalam pencegahan korupsi,” ucapnya.
Inspektur Kota Surabaya, Rachmad Basari, menambahkan bahwa KPK RI melalui direktorat pencegahan telah mengukur kinerja program-program pencegahan korupsi menggunakan alat ukur MCP yang meliputi delapan area indikator.
“Pemkot Surabaya telah berupaya keras dalam memaksimalkan pencegahan korupsi dan ini terlihat dari peningkatan layanan serta sistem kami yang semakin transparan dan akuntabel,” tutur Basari.
Basari juga menyebutkan bahwa upaya pencegahan korupsi di Surabaya tidak hanya sebatas peningkatan layanan publik, tetapi juga melibatkan sosialisasi antikorupsi kepada berbagai pihak, menunjukkan komitmen kuat dari Pemkot Surabaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. (dvd)
