SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pendapatan Daerah (BPD) menyatakan bahwa pada tahun 2022 ini, Pemkot menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4.768.000.000. Hal tersebut disampaikan Kepala BPD Surabaya, Musdiq Ali Suhudi yang menyatakan hingga bulan Maret 2022 ini pendapatan yang sudah masuk sudah lebih dari Rp 579 juta.
“Pencapaian pada triwulan ini adalah Rp 579 miliar lebih. Jadi kondisi secara keseluruhan sekitar 12 persen, termasuk 9 objek pajak yang juga sudah lumayan tinggi,” ungkap Musdiq, Rabu (17/3/2022).
Musdiq menyampaikan, penyumbang terbesar untuk PAD Surabaya sendiri yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50 persen. Sedangkan untuk sektor lainnya seperti hotel dan restoran dinilai masih merangkak naik dengan potensi pertumbuhan yang menjanjikan.
“Tapi untuk PBB dan BPHTB ini sendiri agak lambat, karena sektor properti seperti penjualan rumah dan lain sebagainya juga belum pulih secara penuh,” ujarnya.
Sementara itu, indikasi pertumbuhan yang lambat juga dialami oleh sektor hiburan dan reklame. Musdiq mencontohkan bioskop, yang saat ini masih memberlakukan pembatasan penonton sebanyak 50 persen.
“Memang obyek pajak terkait hiburan masih banyak yang belum beroperasi secara penuh. Tapi di sektor ini sudah mulai ada peningkatan, meskipun tidak sebanding dengan sebelum pandemi,” kata Musdiq.
Menurutnya, pada triwulan 2022 sejak bulan Januari dinilai lebih baik dibandingkan capaian pada triwulan bulan lalu. Berdasarkan data yang dipegang oleh BPD Surabaya, jika dibandingkan dengan tahun lalu, Surabaya mengalami peningkatan pada triwulan awal tahun sebesar 15 hingga 20 persen.
“Yang utama bukan di PBB dan BPHTB, karena dua itu relatif dan tidak terlalu banyak. Tapi ini ada sektor seperti hotel yang jadi penyumbang terbesar dibanding tahun kemarin meskipun belum ada 20 persen. Mudah-mudahan lebih baik lagi kedepan,” paparnya.
Ia juga menjabarkan, dalam mencapai target tahun ini perlu ada kesadaran masyarakat akan wajib pajak. Pasalnya, bagaimanapun upaya Pemkot dalam mencapai target, apabila masyarakat masih cenderung menghindari pajak maka tidak akan pernah berhasil.
“Nomor satu adalah bagaimana kita komunikasi dengan masyarakat, asosiasi dan lain sebagainya agar mereka memiliki kesadaran untuk membayar pajak,” urai Musdiq.
Langkah kedua yakni Pemkot Surabaya akan meningkatkan pelayanan online. Pasalnya, dengan terus tumbuhnya wajib pajak, tuntutan kecepatan dan lain sebagainya harus ditingkatkan dalam bentuk digital.
“Kita bisa pasang software di beberapa objek pajak sehingga transaksi bisa langsung terekam oleh kita. Meskipun belum semua, tapi langkah ini kita lakukan dan sudah cukup banyak mereka yang terdeteksi di lapangan,” tuturnya.
Selain itu, perubahan SOTK juga merupakan upaya untuk memperkuat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang awalnya 65 persen di pusat Surabaya dan 35 persen di lapangan. Perubahan ini diindikasikan akan meningkatkan PAD, pasalnya 35 persen saat ini di pusat kota dan 65 persen di lapangan, dengan harapan akses masyarakat juga semakin dekat.
“Yang semula ada di ujung timur, barat, selatan, utara harus ke Jimerto dalam kepengurusan pajak, sekarang bisa ke UPTD di masing-masing wilayah,” ucap Musdiq.
Kendati demikian, pada tahun 2021 lalu Kota Surabaya yang menargetkan PAD sebesar Rp 4,2 triliun hanya tercapai sebesar Rp 3,8 triliun.
“Dengan target tahun ini, ada kenaikan sebesar Rp 900 miliar,” pungkas Musdiq. (dvd)
