Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat sistem keamanan data internal, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui pengukuran kesadaran keamanan informasi. Upaya ini diwujudkan lewat inovasi Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q), sebuah alat ukur yang dirancang untuk mengevaluasi pemahaman individu terhadap praktik keamanan informasi.
Kepala Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi Dinkominfo Surabaya, Yudho Febriadi, menjelaskan bahwa HAIS-Q mencakup tujuh aspek penting, mulai dari manajemen kata sandi, penggunaan email dan internet, interaksi media sosial, keamanan perangkat seluler, penanganan informasi sensitif, hingga pelaporan insiden keamanan.
“HAIS-Q menilai tiga dimensi utama: pengetahuan, sikap, dan perilaku nyata ASN dalam menerapkan kebijakan keamanan informasi,” jelas Yudho saat ditemui, Senin (26/5/2025).
Ia mengungkapkan bahwa pengukuran ini telah dilakukan sejak 2023, dengan hasil yang beragam di setiap Perangkat Daerah (PD). Namun secara umum, tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemkot berada dalam kategori baik.
Pengukuran difokuskan pada ASN karena mereka merupakan pengguna langsung sistem dan aplikasi internal Pemkot. Pemahaman mereka terhadap keamanan informasi dinilai krusial dalam menjaga integritas data pemerintahan.
Inisiatif ini juga menjadi implementasi dari dua regulasi penting, yakni Perwali Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE, dan Perwali Nomor 62 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik.
Setelah tahap pengukuran, Dinkominfo memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan kesadaran ASN. Hal-hal sederhana seperti menghapus catatan rapat dari papan tulis atau menggunakan kata sandi yang kuat menjadi bagian penting dari edukasi.
“Semakin aman sistem, kadang memang makin tak nyaman bagi pengguna. Tapi keamanan data adalah prioritas. Langkah kecil pun punya dampak besar,” kata Yudho.
Jika ditemukan ASN dengan tingkat kesadaran di bawah standar, maka akan diberikan evaluasi lanjutan dan pengarahan. Seiring perkembangan teknologi, tren-tren keamanan terbaru pun akan terus disosialisasikan.
“Dalam SPBE, keamanan informasi adalah indikator utama. Menuju 2026 sebagai target digitalisasi pemerintahan, kesadaran ini harus terus didorong,” tegasnya.
Yudho menambahkan, HAIS-Q dikembangkan sebagai langkah konkret memastikan bahwa setiap ASN memahami pentingnya menjaga data. Harapannya, mereka dapat menjadi contoh dan role model dalam penerapan teknologi informasi yang aman.
“Target kami ke depan adalah meningkatkan kualitas pemahaman dan kesadaran ini secara signifikan. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan digital Surabaya juga akan semakin kuat,” pungkas Yudho. (dvd)
