Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah proaktif dengan melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pondok pesantren (ponpes) di wilayah Kota Pahlawan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelayakan dan keamanan struktur bangunan sebagai tempat belajar dan tinggal para santri.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pendataan tersebut menjadi penting, terutama bagi ponpes yang juga menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari SD, SMP hingga SMA.
“Itu nanti yang kita lakukan pendataan. Kita akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Wali Kota Eri, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial pemerintah terhadap keberadaan lembaga pendidikan nonformal di Surabaya. Pendataan akan dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan kelayakan bangunan ponpes sebagai tempat kegiatan belajar mengajar dan asrama santri.
“Pondok pesantren ini memang tidak masuk dalam anggaran pemerintah, tapi karena berada di wilayah Kota Surabaya, maka kami perlu berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk bersama-sama melihat kondisi pondok-pondok yang ada di kota ini,” terangnya.
Wali Kota Eri menegaskan, perizinan yang sah menjadi faktor utama agar Pemkot dapat memberikan dukungan atau intervensi, termasuk bantuan perbaikan infrastruktur.
“Kalau pondok itu sudah memiliki izin yang legal, kami bisa turun memberikan bantuan, misalnya untuk memperkuat struktur bangunannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, bagi ponpes yang belum memiliki izin resmi, Pemkot Surabaya siap membantu dalam proses pengurusannya.
“Kami bisa bantu pengurusan izin, karena izin itu sangat penting. Dengan begitu, pemerintah bisa turut hadir membantu secara administratif maupun teknis,” imbuhnya.
Selain pendataan kelayakan bangunan, Pemkot Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga tengah menyiapkan program pelatihan mitigasi bencana bagi lingkungan pesantren.
Langkah ini sejalan dengan program edukasi kebencanaan yang sebelumnya telah dilaksanakan untuk sekolah-sekolah formal.
Kepala BPBD Surabaya Irvan Widianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Kampung Pancasila, menyebut bahwa pelatihan mitigasi untuk ponpes akan menjadi tahap lanjutan dari program kesiapsiagaan sekolah.
“Untuk sekolah SD dan SMP di Surabaya sudah dilakukan pelatihan mitigasi. Saat ini, kami menargetkan pesantren sebagai lokasi berikutnya,” ujar Irvan.
Program mitigasi ini mencakup pelatihan evakuasi, penanganan awal bencana, serta kesiapsiagaan darurat yang melibatkan seluruh penghuni pondok—baik santri maupun pengurus.
“Pelatihan ini melatih bagaimana mereka bersikap ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi semua tahu apa yang harus dilakukan,” jelas Irvan.
Saat ini, BPBD telah mengirim surat resmi ke seluruh camat se-Kota Surabaya untuk melakukan pendataan ponpes di wilayah masing-masing.
Setelah data terkumpul, pelatihan mitigasi bencana akan dilaksanakan bertahap mulai akhir 2025 hingga tahun depan.
“Pendataan sedang berjalan. Setelah selesai, pelatihan mitigasi di lingkungan pesantren akan segera kita mulai,” pungkas Irvan. (dvd)
