SURABAYA, PETISI.CO – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi berencana untuk mengembangkan regulasi sepeda listrik, dalam peralihan untuk menggantikan kendaraan konvensional dinas bertenaga fosil. Dalam hal ini, Eri menginginkan kendaraan listrik tersebut memiliki kecepatan minimal 60 km/jam.
Ada pun beberapa pertimbangan yang dilakukan Eri dalam mengganti ke sepeda listrik. Salah satunya, untuk mengurangi polusi yang ada di Kota Surabaya.
“Pertimbangan kedua, wilayah kelurahan cukup menggunakan sepeda listrik saja. Karena kan sepeda motor sekarang itu, membutuhkan perawatan yang intens,” kata Eri kepada wartawan, Senin (20/2/2023).
Eri menjelaskan, pemkot juga harus menghitung biaya pemeliharaan sepeda listrik, serta menyiapkan perawatan yang efektif. Hal ini, lantaran selama ini motor dinas yang seharusnya digunakan saat bertugas justru dibawa bepergian diluar kegiatan dinas.
Ia mencontohkan, ASN yang rumahnya Kelurahan Ketintang, diberikan sepeda motor. Karena dibawa pulang, akhirnya ketika bepergian pribadi menggunakan kendaraan plat merah.
“Padahal kalau sudah plat merah, maka hanya boleh digunakan pada waktu dia tugas. Bukan untuk diluar dinas. Makanya daripada kontrolnya sulit, mending kasih saja peda motor listrik. Kita atur regulasinya,” ujarnya.
Dalam realisasinya, pihak Pemkot Surabaya juga akan berkoordinasi dengab Polrestabes atau kementerian terkait regulasinya.
“Dikasih sepeda listrik itu waktu dia rapat, kalau dia bagi undangan (ke warga) kan cukup. Tapi kalau dibawa ngelencer ke Sidoarjo ya bisa miring-miring,” kata Eri.
Namun, jika nantinya akan berganti ke motor listrik, Eri menginginkan kecepatan minimal 60 km/jam. Nantinya, motor dinas konvensional akan dilelang.
“Kita jangan beli yang 30km/jam, malu-maluin aja Surabaya, minimal 60 km/jam lah. Kalau 60 km/jam boleh saja ke tengah, kan sepeda motor juga kecepatannya segitu. Makanya nanti kita lihat kecepatannya seberapa, kalau 70 km/jam, ya kita beli 70. Kalau regulasinya sudah kluar nanti kita lelang motor-motor ini,” pungkas Eri. (dvd)
