Surabaya, petisi.co – DPRD Jatim memastikan Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun oleh pemerintah pusat tidak harus menjadi moment untuk menambah beban bagi masyarakat Jatim, untuk menggantinya, melalui pajak misalnya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono, usai memimpin rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT ke- 80 Provinsi Jatim yang berlangsung di Gedung DPRD Jawa Timur, Minggu (12/10/2025).
Menurut Deni, kondisi keuangan Jawa Timur saat ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor global dan nasional, termasuk dampak perang di luar negeri serta kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Yang paling mendesak adalah dana transfer, yang Jawa Timur harus kita terima bahwa ada pemotongan Rp2,8 triliun. Ini sedang kita rumuskan bersama untuk pembahasan R-APBD di tahun 2026 nanti,” ujar Deni Wicaksono.
Deni menegaskan, langkah utama yang akan dilakukan DPRD Jawa Timur adalah memastikan kebijakan fiskal tidak membebani rakyat. Ia menyebut pajak yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tidak akan dinaikkan.
“Kuncinya adalah bagaimana kemudian ini bisa kita koordinasikan sebaik-baiknya tidak menambah beban rakyat. Pajak yang langsung bersinggungan dengan rakyat tidak kita naikkan, tapi kita akan mencoba menggali potensi-potensi lain terkait dengan hilirisasi aset, optimalisasi BUMD, serta pengurangan kegiatan seremoni dan rutinitas rapat yang anggarannya bisa dikurangi,” jelasnya.
Deni juga mengungkapkan bahwa kondisi serupa dialami hampir seluruh provinsi di Indonesia akibat kebijakan pemotongan TKD tersebut. Namun, ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali keputusan itu.
“Memang kemarin juga beberapa provinsi menyampaikan keluhannya seperti itu. Banyak, hampir semua. Ini keputusan pemerintah pusat yang memang hari ini harus sementara kita terima. Kita berharap akan ada kearifan atau perubahan kebijakan ke depan,” katanya.
Dalam menghadapi situasi fiskal yang menantang, Deni menekankan pentingnya efisiensi program dan kegiatan pemerintah.
“Kita sedang mensinkronkan program-program mana yang bisa kita efisiensi, kegiatan apa yang bisa ditekan. Fokus kita agar dampaknya biar elit yang merasakan, rakyat jangan sampai merasakan dampak terlalu dalam,” ujarnya.
Momentum Hari Jadi ke-80 Jawa Timur saat ini juga kata Polotisi PDIP ini, harus menjadi pengingat bahwa Jatim harus tetap tangguh dan bertumbuh di tengah tantangan ekonomi.
“Jawa Timur harus tangguh dan terus bertumbuh. Fokus DPRD adalah pengawasan dan pembahasan R-APBD agar program-program pusat dan provinsi bisa berjalan baik. Intinya rakyat di atas kepentingan segalanya,” tegasnya.
Deni memastikan, DPRD Jatim bersama pemerintah provinsi akan terus mencari solusi agar pemotongan Rp2,8 triliun tersebut tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat.
“Rp2,8 triliun pemotongan ini pasti akan berdampak dan terasa, tapi sedang kita rembuk dan koordinasikan bersama. Apa yang bisa mensubstitusi atau mengalihkan agar dampak langsungnya tidak terlalu dirasakan rakyat,” pungkasnya. (ari)
