PETISI.CO
Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto
PARLEMEN

Penarikan Pajak Galian C Ilegal, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso: Sudah Sesuai Perundangan

BONDOWOSO, PETISI.CO – Badan Pendapatan Daerah (BPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, melakukan penarikan pajak pada sejumlah penambang pasir yang disebut-sebut ilegal.

Bahkan, penarikan pajak ini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik, karena Pemkab terkesan melegalkan tambang pasir ‘ilegal’.

“Jika ditarik pada PAD dan benar sudah masuk APBD, maka Bupati dan DPRD Bondowoso harus bertanggungjawab dikarenakan sudah menerima anggaran dari sektor ilegal,” cetus salah satu aktivis di Bondowoso.

Hal ini dapat tanggapan yang positif oleh Ketua Komisi ll, DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, Selasa (9/2/2021).

Baca Juga :  DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPMD Melakukan Kunker ke Kantor DPMN Sijunjung  

Menurutnya, masalah penarikan pajak retribusi oleh BPD Bondowoso terhadap sejumlah tambang pasir atau galian C itu sesuai perundangan yang ada.

“Masalah pajak tambang pasir itu, sudah saya pelajari dan sudah sesuai undang – undang Minerba dan Perda Retribusi, kalau dulu pasal galian C. Jadi, itu boleh dipungut,” ujarnya.

Terkait masalah legal dan ilegalnya, itu sudah menjadi urusan Provinsi dan penegak hukum.

“Malah kabarnya sekarang sudah ditarik ke pusat,” jelas, Andi Hermanto dari Fraksi PDIP itu.

Sementara terkait ijin legalitas, lanjut dia, daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak memiliki kewenangan menarik izin. Namun, berwenang menarik pajak retribusi atas apa yang dilakukan oleh masyarakat termasuk tambang pasir.

Baca Juga :  Proyek Jalan MT Haryono Bondowoso Disoal

“Tidak ada urusan dengan itu legal atau ilegal. Malah kalau mau ditarik kepada penambang-penambang pasir yang ada di pinggir sungaipun itu boleh. Seperti misalnya PBB, itu kan tidak harus bersertifikat. Orang yang bayar PBB tanahnya tidak harus bersertifikat. Yang penting dia menguasai tanah itu maka, dia harus bayar pajak,” katanya sambil mengimbuhkan, Pemkab Bondowoso, memiliki potensi pendapatan yang harus diterima dan sudah tercantum di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso terkait penerimaan retribusi sesuai undang- minerba hingga dipastikan kebijakan tersebit tidak fiktif.(tif)

terkait

Menuju DPD yang Kuat, La Nyalla Butuh Dukungan Masyarakat

redaksi

Kelana: Caleg Hanura Wajib Turun Langsung ke Masyarakat

redaksi

Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Kerja Pemkab Mojokerto

redaksi
Open

Close