KONFLIK antara Israel dan Iran merupakan salah satu masalah global yang terus menerus menarik perhatian dunia internasional. Ketegangan yang terjadi antara kedua negara ini melibatkan berbagai isu, mulai dari pertarungan kekuatan geopolitik, ancaman senjata nuklir, hingga pelanggaran hukum internasional yang mempengaruhi hak asasi manusia dan hukum humaniter.
Dalam mengatasi masalah besar ini, peran Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa antarnegara sangatlah penting. Akan tetapi, dapatkah Mahkamah Internasional benar-benar efektif dalam meredakan ketegangan ini atau justru memperburuk keadaan? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Internasional dalam konflik Israel-Iran dan sejauh mana perannya dapat memengaruhi upaya perdamaian di kawasan tersebut.
Mahkamah Internasional dan Fungsi Utamanya
Mahkamah Internasional adalah lembaga utama yang menangani sengketa antarnegara dalam kerangka hukum internasional. Berdasarkan piagam PBB, ICJ memiliki mandat untuk memberikan nasihat hukum serta memutuskan sengketa antara negara-negara yang berselisih, jika keduanya sepakat untuk membawa perkara ke pengadilan. Mahkamah Internasional juga berperan dalam memberikan penilaian terkait dengan pelanggaran hukum internasional, baik itu mengenai hak asasi manusia, hukum humaniter, atau ketentuan-ketentuan lain yang relevan dalam hubungan antarnegara.
Namun, peran Mahkamah Internasional tidak semudah yang dibayangkan, apalagi dalam situasi yang melibatkan negara besar dengan pengaruh kuat seperti Israel dan Iran. Mahkamah Internasional sangat bergantung pada kesediaan negara-negara untuk menerima keputusan yang dihasilkan, dan seringkali, keputusan-keputusan tersebut dibayangi oleh kepentingan politik yang lebih luas.
Menurut Dr. Faisal Al-Hashimi, seorang pakar hukum internasional, Mahkamah Internasional memiliki kapasitas untuk mengatasi sengketa antarnegara berdasarkan hukum internasional, namun dalam prakteknya sering kali terhambat oleh dinamika politik yang tidak mudah diatasi.
Dinamika Konflik Israel-Iran dan Implikasinya terhadap Hukum Internasional
Konflik yang terjadi antara Israel dan Iran bukan hanya masalah internal kedua negara tersebut, tetapi juga mempengaruhi kestabilan global. Iran, dengan program nuklir yang terus berkembang, menjadi ancaman potensial bagi keamanan dunia, sementara Israel, sebagai negara yang telah memiliki senjata nuklir, berada dalam posisi defensif yang kuat. Ketegangan ini bukan hanya berisiko memperburuk situasi di Timur Tengah, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi negara-negara besar lainnya yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.
Dalam konteks hukum internasional, konflik ini berpotensi melibatkan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, terutama terkait dengan penggunaan senjata pemusnah massal dan serangan terhadap sipil. Israel, yang terlibat dalam beberapa operasi militer di Gaza, serta Iran yang turut terlibat dalam konflik di Suriah, berisiko menghadapi tuntutan di Mahkamah Internasional terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum perang.
Sebagai contoh, di dalam hukum internasional, penggunaan senjata nuklir dan serangan terhadap wilayah sipil dilarang keras. Namun, bagaimana Mahkamah Internasional bisa mengatasi sengketa ini jika negara-negara yang terlibat tidak secara sukarela membawa perkara mereka ke pengadilan internasional?
Profesor Susan Shwartz, seorang ahli hukum internasional di bidang hak asasi manusia, berpendapat bahwa Mahkamah Internasional dapat memainkan peran penting dalam menangani pelanggaran hukum humaniter internasional. Namun, masalah yang sering muncul adalah sulitnya membuat negara-negara besar yang terlibat dalam konflik internasional untuk mengakui keputusan Mahkamah, terutama ketika kepentingan politik global berperan.
Tantangan Terhadap Mahkamah Internasional dalam Menangani Konflik Israel-Iran
Salah satu tantangan terbesar bagi Mahkamah Internasional adalah keterbatasan dalam yurisdiksi. Sebagai lembaga yang hanya dapat memutuskan perkara berdasarkan kesepakatan negara-negara yang bersengketa, Mahkamah Internasional menghadapi hambatan besar dalam konflik yang melibatkan negara-negara besar dengan kepentingan strategis dan politis tinggi. Israel dan Iran, sebagai dua negara yang memiliki pengaruh besar di Timur Tengah, seringkali tidak memiliki niat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada Mahkamah Internasional, karena khawatir akan dampaknya terhadap kedaulatan mereka.
Selain itu, pengaruh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, yang merupakan sekutu dekat Israel, dan Rusia, yang memiliki hubungan dengan Iran, seringkali mempengaruhi jalannya penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, meskipun Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa hukum antarnegara, keputusan tersebut sering kali terhambat oleh dinamika politik internasional yang lebih luas.
Menurut Dr. Anton Herzberg, seorang pakar hukum internasional, pengaruh politik negara-negara besar dalam penyelesaian sengketa internasional sering kali mengurangi efektivitas lembaga seperti Mahkamah Internasional. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional dapat dilihat sebagai lembaga yang terbatas dalam kapasitasnya untuk menghadapi konflik besar yang melibatkan kepentingan politik dan ekonomi yang sangat kuat.
Apakah Mahkamah Internasional Bisa Memperburuk atau Menjaga Perdamaian?
Meskipun Mahkamah Internasional bertujuan untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan sengketa internasional secara adil, keberhasilan lembaga ini dalam konflik Israel-Iran sangat tergantung pada kesediaan kedua negara untuk menerima keputusan yang dihasilkan. Tanpa adanya kemauan politik dari kedua belah pihak, Mahkamah Internasional hanya akan menjadi lembaga yang tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan keputusan, sehingga perdamaian yang diharapkan sulit tercapai.
Namun, jika negara-negara besar dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini mau bekerja sama dengan Mahkamah Internasional dan menerima keputusan yang dihasilkan, maka ada kemungkinan Mahkamah Internasional dapat berfungsi sebagai mediator yang dapat mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional memiliki potensi untuk membantu meredakan ketegangan, tetapi hal itu memerlukan kerjasama internasional yang lebih luas.
Sebagaimana dikatakan oleh ahli hukum internasional Prof. John Burton, “Meski Mahkamah Internasional memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menyelesaikan sengketa antarnegara, tanpa adanya niat baik dari negara-negara besar untuk bekerja sama, Mahkamah Internasional tidak dapat secara efektif menjaga perdamaian dunia.”
Kesimpulan
Mahkamah Internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi konflik internasional, termasuk dalam hal ini konflik Israel-Iran. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar, terutama terkait dengan masalah kedaulatan negara dan pengaruh politik internasional. Jika Mahkamah Internasional dapat berfungsi dengan independen, tanpa terpengaruh oleh dinamika politik internasional, serta dengan adanya kemauan politik dari negara-negara yang terlibat, maka Mahkamah dapat berperan dalam menjaga perdamaian dan mencegah eskalasi konflik.
Namun, jika tantangan-tantangan tersebut tidak dapat diatasi, Mahkamah Internasional berisiko hanya menjadi lembaga yang tidak efektif dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan negara-negara besar dan kepentingan internasional yang sangat kompleks. Oleh karena itu, keberhasilan Mahkamah dalam menyelesaikan konflik ini sangat tergantung pada kerjasama dan komitmen dari negara-negara besar serta kemauan politik dari pihak-pihak yang bersengketa. (*)
*penulisa adalah: R. Arif Mulyohadi, Dosen Prodi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan dan Anggota Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jatim
