BONDOWOSO, PETISI.CO – Tak dapat dipungkiri, bahwa pernyataan ketua Pokja ULP Bondowoso, Azas Suwardi, menyita perhatian dan keprihatinan banyak pihak terutama dari koleganya para aktivis.
Mengapa demikian, karena yang bersangkutan telah meremehkan tiga fraksi DPRD saat membongkar dugaan persekongkolan proses tender konstruksi terintegrasi rancang bangun (Design-Build) kamar operasi RSUD dr. Koesnadi, senilai Rp 13.250.000.000,- tahun anggaran 2020 yang menjadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Seperti halnya, yang diungkapkan oleh Direktur LSM AKP (Aliansi Kebijakan Publik), Edy Wahyudi, bahwa bantahan ketua Pokja ULP, melalui press release, itu merupakan bentuk dari berbagai kegaduhan antara eksekutif dengan Legeslatif.
Menurutnya, kewenangan untuk memberikan jawaban terhadap dari tiga fraksi DPRD, adalah bupati. Itupun dijabarkan dalam rapat paripurna.
“Jadi untuk memberikan jawaban bukan seorang bawahan. Sebab, tiga fraksi DPRD mempertanyakan hal tersebut saat Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2020,” jelasnya, Senin (5/7/2021).
Apa yang disampaikan tiga fraksi DPRD Bondowoso itu, lanjut Edy, tentu sudah melalui kajian atas LHP hasil audit BPK RI.
“Jikalau pihak Pokja ULP membantah bahwa apa yang disampaikan tiga fraksi DPRD Bondowoso yang dituangkan dalam rapat paripurna itu dianggap tidak benar, maka sama saja dengan membantah audit BPK RI,” katanya.
Lebih lanjut ia menegaskan, secara konstitusional keberadaan dan fungsi BPK RI merupakan amanah undang-undang, sebagaimana tertuang dalam pasal 23E Undang-undang (UUD) 1945, Nomor 15: tahun 2006 tentang BPK RI.
“Yang jelas, bantahan yang disampaikan ketua Pokja ULP merupakan pengingkaran terhadap amanah UUD 1945, karena BPK RI bekerja sesuai amanah itu secara terbuka serta melecehkan terhadap fungsi DPRD,” pungkasnya. (tif)
