SURABAYA, PETISI.CO – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji hari ini mengadakan pertemuan antara pihak Perusahaan Gas Negara di Surabaya dan pedagang UMKM atau pihak pengguna. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Paguyuban Pengrajin Lontong menyampaikan keberatannya terkait dengan jaminan dan penerapan rumah tangga.
Para pengusaha lontong yang tinggal di Kampung Lontong, Kupang Krajan, Sawahan, Surabaya, itu menerima tagihan dari PGN sebesar Rp 15 juta hingga Rp 21 juta.
“Sejak awal kan tahu bahwa kami adalah pengrajin lontong kok diterapkan kategori rumah tangga,” ungkap Joko di Ruang Sidang Sekda Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Selasa (4/1/2022).
Joko menambahkan, harusnya para pedagang tersebut dimasukkan dalam kategori pelaku usaha mikro tanpa harus ada migrasi lagi.
Sementara itu, Area Head Manager PGN Surabaya Arief Nurrachman menyatakan bahwasanya jumlah tagihan itu masih dalan batas wajar. Apabila pengguna keberatan untuk membayar tagihan, ia meminta kepada para pengusaha lontong di Surabaya untuk memberikan jaminan dengan membayar tagihan dengan cara dicicil sebanyak enam kali.
“Karena saat ini perajin lontong masih masuk kategori rumah tangga, jadi diharapkan pindah ke kategori pelaku usaha kecil. Nanti kita bantu lakukan migrasi ke kategori pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Ia menyatakan, untuk yang di Surabaya ini ada warga yang lama berlangganan gas meskipun jumlahnya tidak sebanyak saat ini. Namun, ia berdalih harga tersebut belum ada peningkatan sejal tahun 2007.
“Karena kami hanya melaksanakan ketentuan dari pusat. Kalau banyak pelanggan atau pengguna yang menginginkan adanya perubahan, maka kami butuh dukungan secara administrasi dari pemkot surabaya jika sampai ada perubahan regulasi,” kata Arief.
Kendati demikian, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meminta agar PGN Surabaya segera melaporkan ke PGN Pusat mengenai kejadian di Kota Surabaya. Ia juga mengajak agar PGN bisa selaras dengan upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk pemulihan ekonomi.
“Masuknya jaringan gas bumi PGN di Kota Surabaya itu spiritnya adalah membantu masyarakat supaya lebih ekonomis,” kata Cak Ji, sapaan akrab Armuji.
Cak Ji juga meminta PGN dapat memberikan kebijakan khusus kepada warga di Kampung Lontong Surabaya. Salah satunya memberikan tarif khusus bagi UMKM atau bahkan menjadikan Kampung Lontong sebagai binaan PGN.
Dengan demikian, tarif yang dibebankan tidak mengganggu dan operasional pengusaha lontong bisa tetap berjalan.
“Yang perlu digarisbawahi, mereka itu warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), perajin kecil. Jadi kita harap PGN bisa memberikan perhatian khusus, sehingga tarifnya tidak terlalu mahal,” pungkas Cak Ji. (dwd)
