Memajukan Jombang, Semua Harus Kompak
JOMBANG, PETISI.CO – Setelah dilantik Gubernur Jawa Timur pada Rabu 14 Februari 2018 lalu, Pjs Bupati Jombang Setiajit SH. MM langsung menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, disambut semua pejabat dengan disuguhi potong tumpeng di Ruang Kartini.
Selanjutnya, pada Senin (19/2/2018), Pjs Bupati Setiajit SH. MM memimpin apel pertamanya di Lapangan Pemkab Jombang. Apel ini dihadiri ASN lingkup Kabupaten Jombang.
Pjs Bupati Jombang Setiajit ketika diwawancarai petisi.co mengatakan, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. Harus netral dan harus mempunyai integritas.
Menurut pejabat kalem ini, apa yang terjadi berbagai musibah, supaya menjadi intropeksi, mawas diri, untuk berbuat yang lebih bagus.
“Banyak hal mengenai peran publik apa yang belum ada di Pemkab Jombang, Jombang harus bisa,” ujarnya.
Lanjut Setiajid, ke depan, ditekankan pada ASN, terhadap pelayanan perijinan terpadu satu pintu akan dicek secara bersama-sama.
Jombang bukan daerah internet lagi, bahkan sebagai daerah penyangga. Ada jalan tol, itu kita songsong investasi-investasi baru, kemudian ada wisata religi, terus ada imbangannya wisata hiburan.
“Semua itu kita rumuskan bersama-sama dengan masyarakat, kita cek apa betul penanaman modal sudah perijinan satu pintu,” jelasnya.
Selanjutnya, untuk memajukan Kabupaten Jombang, semua harus kompak, harus memiliki semangat yang sama untuk Jombang bisa.
Untuk itu, kita harus gotong-royong kerjasama, ASN harus disiplin, tidak terlambat, sistem akuntabilitas kinerja harus dibenahi.
“Karena dengan sistim akuntabilitas kinerja, semua rencana pembangunan jangka menengah apa yang dijanjikan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kemarin bisa kita ukur dan dipertanggungjawabkan terakhir,” ujar pejabat murah senyum ini.
Sedangkan untuk langkah berikutnya, saat musim penghujan, supaya masyarakat tidak sampai terkena Demam Berdarah Dengue (DBD), Setiajit menyampaikan, kita harus ada promotif kepada seluruh Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan.
Dimulai dari preventif, agar masyarakat tidak bergantung pada obat atau bergantung pada pengobatan (kuratif).
Makanya, dari promotif ada petugas jentik dari Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan.
“Kalau semua bergerak, insyaallah penyakit DBD bisa dihindari,” tambahnya.(rahma)
