Oleh: R. Arif Mulyohadi*
BAYANGKAN seorang perempuan, sebut saja Aisyah, duduk di ruang sidang Pengadilan Agama dengan hati penuh dilema. Suaminya mengajukan izin poligami, dan meskipun hukum mensyaratkan persetujuannya sebagai istri pertama, tekanan sosial dan ekonomi membuatnya merasa tidak punya pilihan. Di sisi lain, ada pula perempuan lain, calon istri kedua, yang mungkin menghadapi stigma dan ekspektasi berat dalam dinamika poligami.
Kisah ini mencerminkan realitas poligami di Indonesia, di mana hukum Islam bertemu dengan kompleksitas sosial dan gender. Dalam Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 3, poligami diizinkan dengan syarat utama keadilan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempatkan Pengadilan Agama sebagai penjaga keadilan dalam praktik ini.
Perspektif gender menyoroti ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, baik bagi istri pertama maupun calon istri kedua. Keadilan dalam poligami mencakup nafkah dan kasih sayang, tetapi tekanan budaya patriarkal sering kali melemahkan otonomi perempuan. Bagaimana Pengadilan Agama menjembatani hukum Islam dengan realitas sosial, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan? Artikel ini menggali landasan hukum poligami, peran Pengadilan Agama, tantangan keadilan gender, dan pandangan ahli hukum untuk memberikan wawasan yang relevan bagi semua kalangan.
Landasan Hukum Poligami dan Ketimpangan Gender
Poligami dalam hukum Islam berpijak pada Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 3, yang mengizinkan seorang pria menikahi hingga empat istri dengan syarat berlaku adil, baik dalam nafkah maupun perlakuan. Prinsip ini diatur ketat di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan 5, serta KHI Pasal 55–59, yang mensyaratkan izin Pengadilan Agama, persetujuan istri pertama, kemampuan finansial suami, dan alasan khusus seperti ketidakmampuan istri melahirkan atau sakit permanen.
Dari perspektif gender, aturan ini sering kali menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, mantan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Kementerian Agama, menjelaskan bahwa poligami dimaksudkan sebagai solusi sosial, seperti melindungi janda atau anak yatim, bukan hak mutlak laki-laki. Namun, ia mencatat bahwa persetujuan istri pertama sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial atau ketergantungan ekonomi. Calon istri kedua juga menghadapi tantangan, seperti stigma sebagai “perebut suami” atau ekspektasi untuk menerima dinamika keluarga yang sudah ada. Bukti kemampuan finansial suami menjadi syarat formal, tetapi keadilan emosional bagi kedua istri sering kali terabaikan.
Ketimpangan gender terlihat dari narasi budaya yang membenarkan poligami sebagai “hak laki-laki”, sementara perempuan, baik istri pertama maupun kedua, jarang memiliki ruang untuk menyuarakan keberatan tanpa risiko stigma. Bab ini menggali bagaimana hukum Islam dan peraturan Indonesia berupaya menyeimbangkan keadilan dengan dinamika gender, serta tantangan dalam melindungi otonomi perempuan.
Peran Pengadilan Agama dalam Menjaga Keadilan Gender
Pengadilan Agama menjadi benteng terakhir dalam memastikan keadilan dalam poligami, dengan kewenangan eksklusif untuk memberikan izin bagi umat Islam di Indonesia. Proses ini melibatkan sidang tertutup, di mana hakim memeriksa dokumen, mendengar keterangan istri pertama, dan mengevaluasi alasan pengajuan. Menurut KHI Pasal 55 (2) dan Pasal 58, hakim wajib memastikan bahwa suami mampu memberikan nafkah dan perlakuan yang adil, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap keluarga, terutama perempuan dan anak-anak.
Bayangkan kisah Siti, seorang ibu dua anak yang duduk gelisah di ruang sidang Pengadilan Agama, wajahnya penuh ketegangan saat suaminya mengajukan izin poligami, mempertaruhkan harmoni keluarga yang telah ia jaga bertahun-tahun. Di sudut lain ruangan, ada Lina, calon istri kedua, seorang janda muda yang berharap pernikahan ini memberinya keamanan finansial, namun dihantui stigma sosial sebagai “pengganggu” rumah tangga.
Siti berbicara dengan suara gemetar, mengungkapkan ketakutannya kehilangan stabilitas keluarga, sementara Lina merasa terpojok oleh pandangan sinis masyarakat. Hakim, dengan pendekatan mediasi, berusaha menggali motif suami dan memastikan bahwa kedua perempuan memahami hak-hak mereka.
Dr. H. Euis Amalia, pakar hukum keluarga Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menegaskan bahwa Pengadilan Agama harus menjadi pelindung hak-hak perempuan, baik istri pertama maupun kedua. Ia menyoroti pentingnya memastikan persetujuan istri pertama diberikan secara sukarela, tanpa tekanan sosial atau ekonomi, dan bahwa calon istri kedua tidak dihakimi oleh stigma masyarakat.
Dalam praktiknya, hakim sering menolak permohonan poligami jika ditemukan indikasi ketidakadilan, seperti motif egois suami atau ketidakmampuan finansial. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa permohonan poligami hanya sekitar 0,5% dari total perkara perkawinan, mencerminkan bahwa praktik ini tidak umum namun tetap memerlukan pengawasan ketat.
Mediasi menjadi alat penting dalam proses ini. Konselor perempuan harus dapat membantu Siti dan Lina menyuarakan kekhawatiran mereka, memastikan bahwa keputusan tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga menghormati martabat kedua pihak. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama untuk menyeimbangkan syariat dengan keadilan gender, memberikan ruang bagi suara perempuan dalam dinamika poligami.
Tantangan Keadilan Gender dalam Realitas Sosial
Menerapkan keadilan dalam poligami adalah tantangan besar, terutama dari perspektif gender. Keadilan non-material, seperti pembagian kasih sayang, sulit diukur dan sering menjadi sumber ketidakpuasan bagi istri pertama maupun kedua. Tekanan budaya patriarkal memperumit situasi: istri pertama mungkin menyetujui poligami karena takut kehilangan nafkah, sementara istri kedua kerap menghadapi stigma sebagai “pelakor” (perebut laki orang). Ketimpangan ekonomi juga melemahkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, pakar hukum Islam dan gender, berpendapat bahwa poligami sering bertentangan dengan semangat kesetaraan dalam Islam. Ia menekankan bahwa keadilan dalam Al-Qur’an tidak hanya soal nafkah, tetapi juga martabat perempuan. Menurutnya, hakim perlu memastikan konseling independen bagi istri pertama dan kedua untuk melindungi otonomi mereka. Dalam sebuah kasus di Pengadilan Agama Jakarta pada 2023, seorang istri pertama menyetujui poligami karena khawatir kehilangan nafkah, sementara calon istri kedua merasa tertekan oleh ekspektasi sosial. Hakim menolak permohonan karena suami tidak dapat membuktikan kemampuan finansial, menunjukkan sensitivitas terhadap keadilan gender.
Pengadilan Agama kini mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, seperti melibatkan konselor perempuan dan memastikan transparansi sidang sehingga pengadilan dapat mengatasi ketimpangan gender dan stigma sosial yang dihadapi istri pertama dan kedua, serta langkah inovatif untuk memastikan keadilan.
Penutup
Poligami di Indonesia mencerminkan kompleksitas antara hukum Islam, hukum positif, dan dinamika gender. Pengadilan Agama berperan penting dalam melindungi hak-hak perempuan, baik istri pertama seperti Siti maupun istri kedua seperti Lina, melalui prosedur ketat dan mediasi yang sensitif gender. Namun, tantangan seperti budaya patriarkal, ketimpangan ekonomi, dan stigma sosial tetap menghambat keadilan. Kisah Siti dan Lina mengingatkan kita bahwa poligami bukan sekadar soal hukum, tetapi juga soal martabat dan keadilan bagi perempuan.
Artikel ini mengajak pembaca untuk merefleksikan pentingnya harmoni antara syariat dan kesetaraan gender. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, Pengadilan Agama dapat terus menjadi penjaga keadilan, memastikan bahwa poligami tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga menghormati hak dan martabat semua pihak dalam realitas sosial Indonesia.
*penulis adalah: Dosen Prodi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan dan Anggota Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jatim
