BLITAR, PETISI.CO – Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M. Sinambela, SH, SIK, MH menggelar kegiatan Focus Grub Discussion (FGD) dalam rangka membangun masyarakat anti radikalisme untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan pencegahan intoleransi serta radikalisme di wilayah Hukum Polres Blitar Kota digelar di Gedung Patriatama Polres Blitar Kota, Senin (28/12/2020) dimulai pukul 19.30 WIB dan dihadiri dan dibuka Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard M. Sinambela.
Selain Kapolres Blitar Kota tampak hadir juga di antaranya Wakapolres Blitar Kota, Kompol Nur Halim, S.H., Pabung kodim 0808/Blitar, Danramil Kota Blitar Lettu Eko, Kasi intel Kejari Anwar R Zakaria, Ketua FKUB Kota Blitar Drs. Abdul Basyid, M.M.
Kapolres Blitar Kota dalam sambutanya menyampaikan, kegiatan focus group discussion dengan tema yang diangkat “Membangun Masyarakat Anti Radikalisme Untuk Mewujudkan Persatuan Dan Kesatuan”.
Dalam persoalan bangsa yang sekarang kita hadapi yaitu pandemi Covid-19, persatuan dan kesatuan aksi yang sifatnya dipicu dengan adanya radikalisme. Perlu kita ketahui bersama perkembangan situasi di Jakarta yang memang memberikan dampak yang signifikan di daerah.
Kemudian beberapa tindakan penegakan hukum dari Densus 88 terhadap pelaku terorisme di tanah air. Jumlahnya bahkan sudah dirilis Mabes Polri selama satu tahun 2020. Sekitar 169 pelaku terorisme ditangkap dan diproses.
“Jumlah yang tidak sedikit ini. Sehingga di tataran daerah perlu kita mendiskusikan. Nantinya bisa menghasilkan suatu rekomendasi dan pola tindakan apa yang kita lakukan,” jelas Leonard.
Di akhir sambutannya Kapolres Blitar Kota mengungkapkan, secara teori dari para pakar yang membidangi terorisme bahwa terkait intoleransi bisa meningkat kepada radikalisme kemudian radikalisme ini embrio dari terorisme.
Semua itu yang menginginkan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan kekerasan, dengan demikian teman-teman TNI dan Polri dalam penanggulangan terorisme bekerja dengan melakukan penegakan hukum dan pencegahan.
Sebab bisa dipastikan yang namanya intoleransi maupun radikalisme menjadi spektrum gangguan Kamtibmas dan mengancam stabilitas keamanan nasional dan juga mengancam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
“Semoga acara kegiatan ini bisa mendapatkan upaya strategis yang bisa kita lakukan di level daerah ini, dengan TNI-Polri tentunya pelibatan masyarakat untuk meredam aksi radikalisme,” pungkasnya. (min)
