SURABAYA, PETISI.CO – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membangun jalan tembus di sebelah utara rel Kereta Api (KA) dari Perum Pondok Benowo Indah (PBI) menuju Taman Hutan Rakyat (Tahura) sampai Jawar Kauman Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat sekitar.
Sebagian masyarakat menolak rencana jalan tembus dengan alasan bisa memperparah kemacetan di pintu keluar PBI yang selama ini selalu terjadi kemacetan di saat jam berangkat kerja dan jam pulang kerja.
Penolakan juga dilakukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Babat Jerawat. Sebagai bukti adanya penolakan, LKMK babat jerawat membuat surat ke Camat Pakal yang ditandatangani oleh para Ketua RW di wilayah Babat Jerawat.
Dalam surat tertanggal 9 September 2022 tersebut dicantumkan alasan penolakan, diantaranya menambah kemacetan, serta kriminalitas akan meningkat. “Jalan tembus itu tak memberi azaz manfaat bagi warga PBI, GBI dan Dreaming Land,” tulis surat LKMK yang ditandatangani ketuanya Daswiar dan sekretaris Turmudji Isferry.
Selain membuat surat juga memasang sepanduk di sebelah rumah susun (Rusun) Babat Jerawat yang bertuliskan “WARGA PBI-GBI-DREAMING LAND MENOLAK KERAS JALAN MENUJU HUTAN KOTA”. Sayangnya, beberapa hari setelah dipasang, bener tersebut hilang. “Saya ndak tau, kok tiba-tiba ada yang mencopot,” ujar salah satu pengurus LKMK.
Sementara, banyak warga mendukung rencana jalan tembus, dengan alasan meningkatkan perekonomian warga sekitar. “Kami seratus persen menudukung,” ujar Wiro, Ketua RT 01 RW 14 yang wilayahnya bersebelahan jalan tembus.
Demikian juga disampaikan Samsuri Ketua RT 8 RW 9 yang berharap, sebelum jalan tembus dibangun, Pemkot harus memenuhi janjinya untuk memberi 25 persen jatah penghuni rusun Babat Jerawat untuk warga PBI. “Dua warga kami yang saya ajukan belum ada panggilan, kami mohon untuk diperhatikan.”
Sedang Catur, Ketua RT 04 RW 09 menyampaikan, jika Pemkot tentunya sudah melakukan kajian-kajian untuk membuat jalan tembus. Saat ditanyakan mengenai tandatangan penolakan Ketua RW-nya, Catur yang juga Ketua Muhammadiyah Pakal ini menjelaskan, jika tandatangan penolakan dari Ketua RW, tidak bisa mewakili seluruh warga atau para ketua RT.
“Contoh di RW 9, saat Ketua RW di luar kota, setempel di bawa wakilnya, dan wakil diminta tandatangan oleh LKMK, tapi tidak tahu apa isinya,” tambah Catur yang juga penggiat pendidikan ini.
Sikap warga yang masih terjadi pro dan kontra ini mendapat tanggapan dari DPRD Kota Surabaya. Baktiono, Anggota DPRD Kota Surabaya menyayangkan terjadinya penolakan pembangunan jalan tembusan.
“Kalau jalan tembusan terealisasi, banyak manfaat serta keuntungan yang dinikmati masyarakat,” ungkap Baktiono, Ketua Komisi C DPRD yang membidangi Pembangunan, saat diwawancarai petisi.co, Kamis (15/09/2022).
Menurut Baktiono, konsep pembangunan yang dipersiapkan Pemkot, diharapkan dapat lebih memperlancar lajunya roda perekonomian warga Surabaya Barat, termasuk mengurangi kemacetan lalu-lintas.
“Termasuk akses ke pasar lebih mudah, harga rumah dan tanah pasti naik,” ucap Baktiono.
Oleh karena itu, Baktiono meminta kepada Pemkot melalui dinas terkait untuk lebih intens menyampaikan kepada warga.
Senada juga disampaikan Syaifuddin Zuhri, Anggota Komisi A DPRD yang membidangi Aturan, Hukum dan Kepemerintahan. Menurut Syaifuddin Zuhri, terkait rencana jalan tembus di Surabaya Barat untuk akses GBT dan Hutan Kota dari PBI telah diatur dalam perencanaan tata kota sebelumnya.
Syaifuddin berharap kepada warga memahami bahwa ini adalah untuk kepentingan semua pihak dan demi kemslahatan masyarakat.
“Jadi untuk pengembangan wilayah, jalan tembusan itu adalah untuk kepentingan semua pihak. Dan khususnya kami himbau kepada para warga Perum Pondok Benowo Indah (PBI) agar memahami, bahwa pembangunan ini juga demi membantu roda perekonomian Surabaya Barat lebih terangkat,” ucapnya.
Syaifuddin Zuhri mengatakan, dirinya akan mendesak dinas terkait melalui Pemkot untuk lebih memberikan sosialisasi secara intensif kepada warga.
“Mungkin sangat perlu adanya sosialisasi dan pemahaman secara intensif tentang perkembangan perencanaan kepada warga. Saya yakin ini akan dapat diterima oleh warga ketika Pemkot memberikan sosialisasi terkait perkembangan perencanaan tata kota,” ungkap Syaifuddin Zuhri yang biasa disapa Kaji Ipuk.
Sementara, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud mengaku juga mendengar perihal konflik dan penolakan warga terkait pembangunan akses jalan tembusan dari PBI.
Machmud meminta kepada Pemkot untuk segera turun ke warga, agar lebih jelas alasan penolakan warga, sehingga tidak semakin berkepanjangan.
“Pemkot harus segera turun ke warga untuk mendengar keluhan warga terkait penolakan pembangunan akses jalan tembusan,” tegas Machmud.
Kata Machmud, jangan sampai program Walikota dalam memajukan dan mensejahterakan semua warga kota Surabaya mbleset, hanya karena ada kesalahpahaman yang belum diselesaikan oleh dinas terkait.
Menurut Machmud, dengan duduk bersama, setiap masalah dapat segera diselesaikan, sehingga tidak semakin berlarut-larut.
“Saya minta kepada dinas terkait melalui Pemkot untuk segera mentuntaskan masalah tersebut. Karena sejatinya, sebuah kemajuan pembangunan merupakan salah satu harapan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian rakyatnya,” pungkas Mochamad Machmud.(zal)
