Surabaya, petisi.co – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Jatim siap melakukan penguatan dan percepatan program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut, disampaikan Khofifah saat Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan yang digelar di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Gedung Setdaprov Jatim, Kamis (21/8/2025).
Rakor ini dihadiri oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, para wakil menteri, pimpinan BUMN, Forkopimda Jatim, serta seluruh bupati/wali kota se-Jatim.
Khofifah optimistis menteri maupun wakil menteri yang hadir bersama pimpinan Danantara dan BUMN akan memberikan jawaban dari sejumlah kendala yang terjadi di daerah mulai dari program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis hingga ketahanan pangan.
“Insya Allah kita bisa lari cepat sebagai bagian dari tim penyukses program Presiden, supaya capaiannya bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Penguatan ini, lanjutnya harus berseiring. Di provinsi Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati. Kalau MBG dengan Koarmada dan Kodaeral V. Di Kabupaten/Kota dengan Dandim, Kapolres, Kajari dipimpin Bupati/Walikota. “Kmi siap melakukan penguatan dan percepatan,” tegasnya.
Di Jatim, Khofifah menyebut, sebanyak 8.494 KDKMP telah berbadan hukum. Yang mana, sejumlah 8.420 atau 99% KDKMP Jatim merupakan koperasi baru sementara yang merupakan pengembangan dari koperasi yang sudah ada berjumlah 74.
“Sebanyak 68 KDKMP sudah mulai beroperasi di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Rinciannya 9 menjadi mockup nasional dan 59 KDKMP mulai menjalankan usahanya,” tambahnya.
Mengenai Makan Bergizi Gratis, Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa Jatim telah mengeluarkan SK Pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/605/013/2025.
“Ada total 714 SPPG di Jatim berdasarkan jenis dan 16.930 total petugas berdasarkan jenis tugas dan telah memberikan manfaat pada 1,9 juta masyarakat. Ini akan kita maksimalkan sehingga serapan tenaga kerjanya makin bagus, UKM kita juga makin bagus, produk pertanian juga makin bagus,” ungkapnya.
Sedangkan kinerja ketahanan pangan, Khofifah mengklaim ketahanan pangan di Jatim meningkat secara signifikan dalam 6 tahun terakhir. “Sesungguhnya posisi Jatim alhamdulillah nilai tukar petani mengalami peningkatan. Di Jatim, kita ini lumbung pangan nasional, kita punya surplus cukup besar,” tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan apresiasi Gubernur Jatim yang sukses membawa Jatim menuntaskan 8.494 KDKMP. “Bu Gubernur tadi sangat menguasai sekali, luar biasa, capek saya jadi hilang. Terima kasih Ibu semoga bisa menjadi pilot project bagi daerah lainnya,” katanya.
Mengenai KDKMP, pihaknya mengakui betul banyak ditemukan hambatan dan masalah yang terjadi dilapangan. “Maka itulah perlunya Satgas. Peran satgas bisa menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dilapangan,” jelasnya.
Terkait kelangkaan beras, Zulhas langsung berkoordinasi dengan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani via telepon untuk memastikan beras SPHP di Jatim segera dipercepat. Karena bulan depan BPS turun survei. “Jaadi, ini SPHP kurang atau sedikit sekali masuk pasar tradisional. Tolong ya segera,” tuturnya.
Senada dengan Zulhas, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kembali menyampaikan apresiasi terhadap Jatim sebagai provinsi yang tercepat dalam Pembentukan KDKMP dan menjadi contoh bagi provinsi lain.
“Karena Gubernur nya orang koperasi. Maka harapannya bisa menularkan kesuksesannya dan memberi contoh bagi daerah lain khususnya program KDKMP,” terangnya.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan dirinya siap keliling Jatin untuk memastikan KDKMP bisa tepat sasaran dan semakin meningkatkan ekonomi desa.
“Desa di Jatim yang kami data disini ada 4.005 yang masuk kategori desa mandiri. Untuk kelurahan ada 773. Jadi kalau Jatim selesai akhir bulan atau September maka sepertiga pekerjaan nasional untuk 15 ribu diambil oleh Jawa Timur,” ungkap Yandri. (bm)
