Surabaya, petisi.co – DPRD Kota Surabaya resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Rabu (9/7/2025).
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, memimpin rapat yang dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, perwakilan perangkat daerah, dan anggota dewan, membahas terkait perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) RPJMD.
Ketua Pansus RPJMD, Achmad Nurdjayanto, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan secara sistematis sejak 17 Juni hingga 7 Juli 2025.
“Setelah melalui proses pembahasan yang seksama, maka dapat dilaporkan hasil Pansus sebagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti,” ungkap Achmad.
Ketua Pansus RPJMD menutup laporannya dengan menyerahkan keputusan kepada forum paripurna.
Selanjutnya, Adi Sutarwijono meminta persetujuan forum terhadap dua keputusan penting: penetapan Raperda RPJMD menjadi Perda, serta perpanjangan masa kerja Pansus.
Wali Kota Eri Cahyadi menekankan pentingnya RPJMD sebagai fondasi pembangunan Surabaya menuju 2030, dengan prioritas pada peningkatan pelayanan publik, transportasi umum, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan kualitas pendidikan.
“Salah satu fokus kita adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama melalui pendidikan. Lamanya warga sekolah menjadi indikator yang terus kami kejar,” terang Eri.
Terkait pembiayaan, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa pinjaman pembangunan dilakukan secara terukur dan tidak memberatkan keuangan daerah. Ia juga optimis pembangunan flyover Taman Pelangi dapat dimulai tahun ini setelah proses pembebasan lahan hampir tuntas.
“Sudah kita komunikasikan dengan Kementerian PU, tinggal lima persil yang tersisa dan kini sudah selesai,” ungkapnya optimis.
Pengesahan RPJMD 2025-2029 menandai komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk membangun Surabaya yang lebih inklusif dan modern, dengan menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat dan pemerintah.
“Di tengah tantangan fiskal dan sosial, Surabaya bersiap menapaki masa depan dengan arah kebijakan yang lebih terukur, terintegrasi, dan partisipatif,” tutup Eri. (joe)
