SURABAYA, PETISI.CO – Tindakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang mengunci pintu masuk Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya saat dikunjungi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mendapat kecaman keras dari Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Simanjuntak.
“Saya menyesalkan sikap Walikota yang tidak kooperatif. Sebagai seorang birokrasi, tentu dia mempunyai azas-azas ketaatan untuk satu tingkat di atasnya maupun apa yang menjadi aturan dari pemerintah pusat,” tegas Sahat kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (3/11/2019).
Seperti diberitakan petisi.co, saat sidak sekitar pukul 15.00 WIB, Menpora yang didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jatim, Supratomo dan Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung tidak bisa masuk ke dalam stadion GBT.
BACA JUGA: Menpora: GBT Masih Tercium Bau Tak Sedap
Kunci gerbang utama stadion terkunci rapat. Hingga rombongan Menpora bergeser, tak terlihat petugas yang membawa kunci GBT.
Menurut Sahat, kedatangan Menpora ke GBT dalam rangka meninjau kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah dalam Piala Dunia (PD) U-20. Peninjauan itu diharapkan memberikan dampak positif bagi kepentingan olahraga di Jatim, khususnya di Kota Surabaya.
“Misi utama Pak Menteri datang ini kan untuk kebaikan kita dan nama harum bangsa Indonesia, kenapa kok sampai Wali Kota Surabaya tidak membuka dan menutup pintu GBT,” ujarnya.
Karenanya, Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim itu sangat menyayangkan mentalitas seorang birokrasi seperti itu di dalam era yang sangat keterbukaan seperti ini. “Sangat disayangkan sekali,” tegasnya.
Apakah kasus ini ada kaitannya dengan politik? Sahat mengaku tidak melihat ada kaitan politik. Namun, kalau misalnya Wali Kota tidak bisa dikomunikasi, paling tidak bisa mewakilkan kepada Kadispora Surabaya untuk mendampingi Menpora.
“Saya tahu bahwa Kadispora Jatim sudah melakukan komunikasi-komunikasi untuk itu. Kalau sampai kemudian tidak dibuka pintu dan tidak bisa berkomunikasi, sampaikan ini sangat disesalkan daerah yang sangat terbuka seperti ini,” kecamnya.
Dari sisi kita asas pemerintahan yang baik, lanjutnya, tentu kerjasama antar kelembagaan dari tingkat kota, provinsi dan pusat harus terbangun. Karenanya, dia meminta Wali Kota Surabaya segera melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dengan kegagalan hal ini.
“Saya ini tahu persis kondisi disana. Sudah 10 tahun jadi anggota DPRD Jatim dari dapil 1 Surabaya. Nah, bagaimana caranya biar tidak bau kan itu persoalannya. Dan Pak Menteri datang memberikan kebaikan. Kenapa kok suudzon, kenapa gak husnudzon kita gitu lho,” katanya.(bm)
