SURABAYA, PETISI.CO – Di awal pandangan umumnya, sesuai tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2023 yaitu ‘Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Berkelanjutan’, maka Fraksi PKS DPRD Surabaya berharap agar APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi APBD yang digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga Kota Surabaya. Menjadikan rakyat sejahtera lahir maupun batin. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan warga, serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota (Surabaya) yang telah menyusun Raperda APBD 2023 ini dengan baik, meski ditengah berbagai keterbatasan karena kondisi pandemi yang juga berdampak pada situasi ekonomi Kota Surabaya.
Apresiasi dan penghargaan ini disampaikan Fatkur Rohman selaku juru bicara Fraksi PKS DPRD Surabaya saat Paripurna Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang APBD 2023.
Meski demikian, Fraksi PKS DPRD Surabaya juga mendorong agar Pemkot Fokus pada beberapa dimensi pembangunan, diantaranya pada dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi kehidupan yang layak, agar Indeks Pembangunan Manusia tercapai dan penguatan daya saing SDM sekaligus terpenuhi kebutuhan sosial dasar yang berkelanjutan.
Pada sektor kesehatan, Fraksi PKS DPRD Surabaya memandang Pemkot Surabaya perlu untuk meningkatkan angka harapan hidup warga Surabaya.
“Angka stunting yang menurut Pemerintah Kota masih 1.219 anak pada Juli 2022, selayaknya tidak lagi ada pada Tahun 2023,” terangnya.
“Karena itu dukungan anggaran pada program penanganan dan pencegahan stunting, perlu ditingkatkan, dan perlu adanya perbaikan Balai RW dan Balai RT, utamanya yang digunakan untuk kegiatan PAUD dan layanan masyarakat yang saat ini makin mendekat di tingkat RT dan RW,” kata Fatkur.
Fraksi PKS DPRD Surabaya dalam pandangan umumnya juga meminta agar Pemerintah Kota menambah jumlah fasilitas kesehatan, yaitu Puskesmas dan Rumah sakit.
“Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dengan jumlah penduduk 2,8 juta jiwa, jumlah puskesmas yang seharusnya ada di kota Surabaya adalah 180 puskesmas. Faktanya, hari ini baru ada 63 Puskesmas,” ungkap Fatkur.
Pada sektor pengetahuan, Fraksi PKS DPRD Surabaya berharap dengan kekuatan APBD yang besar ini, tidak ada lagi warga kota Surabaya yang terkendala biaya saat menempuh pendidikan.
Hal ini juga berkaitan dengan pemerataan jumlah SMP yang berpengaruh dalam persaingan Zonasi.
Kemudian, Fraksi PKS DPRD Surabaya juga memandang APBD 2023 Kota Surabaya memperhatikan sektor kehidupan yang layak dan pengentasan kemiskinan.
Sesuai data, penduduk miskin di kota Surabaya masih ada sejumlah 152.489 jiwa atau pada angka kemiskinan 5,23 persen.
“Upaya pengentasan kemiskinan perlu didukung dengan berbagai program jaring pengaman sosial sebagaimana telah disebutkan oleh Saudara Wali Kota. Di samping itu perlu dibantu dengan program seperti perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang dihuni oleh keluarga miskin ini. 3.600 lebih rutilahu yang telah masuk data Pemerintah Kota, dapat segera diperbaiki dengan APBD 2023 ini,” katanya.
Pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf ekonomi juga menyangkut kebutuhan akan lapangan pekerjaan.
“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya yang masih berada pada angka 9,68 persen, membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran yang besar. Karena itu perlu berbagai langkah inovasi, seperti pemanfaatan anggaran dana kelurahan untuk paket pemberdayaan ekonomi warga,” papar Fatkur dalam pandangan umum Fraksi PKS DPRD Surabaya yang diketuai oleh Cahyo Siswo Utomo.
Selain hal-hal diatas, Fraksi PKS juga memandang Pemkot Surabaya memperhatikan fasilitas bagi para pesepeda dan pejalan kaki, pemeliharaan taman-taman bermain dan sarana olahraga, serta penambahan destinasi wisata dan penambahan transportasi Massal yang murah, cepat, aman, dan nyaman di Surabaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup warga kota.
Permintaan pemasangan PJU yang mencapai 15 ribu titik, termasuk permintaan dari warga di perkampungan yang mengajukan sejak tahun 2019 dan sempat terhenti pelaksanaannya karena pandemi.
Termasuk juga memacu pembangunan infrastruktur yang merupakan daya dukung bagi terciptanya lingkungan kota yang aman dan nyaman.
“Oleh jarena itu, anggaran penanggulangan banjir misalnya, bisa digunakan secara optimal guna mengatasi berbagai titik banjir. Termasuk banjir rob yang kerap kali melanda kawasan Surabaya Utara dan Surabaya Timur,” pungkas Fatkur Rohman selaku juru bicara pemandangan umum dari Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya. (riz)
