Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan ketertiban di kawasan rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum). Strategi ini mencakup pembentukan Kampung Tangguh dan pendirian pos penjagaan di titik-titik rawan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya, M. Fikser, menyampaikan hal ini usai memaparkan visi dan misi pejabat struktural di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (12/3/2025).
Fikser menegaskan bahwa pihaknya akan segera menjalankan instruksi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, termasuk membentuk Kampung Tangguh di wilayah rawan. “Kami sudah memiliki data lokasi rawan dan akan turun ke masyarakat melalui kelurahan dan kecamatan untuk membentuk Kampung Tangguh,” ujarnya.
Sebelum pembentukan, Satpol PP akan merancang konsep dan mekanisme operasional agar program ini berjalan berkelanjutan. “Jangan sampai hanya dibentuk tanpa aktivitas yang jelas,” tambahnya.
Selain itu, Pemkot juga akan mendirikan pos penjagaan di lokasi rawan gangguan, seperti balap liar, aksi gangster, tawuran, dan perang sarung. “Pak Wali Kota meminta kami mendirikan beberapa pos. Kami segera berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya untuk menentukan lokasi yang dibutuhkan,” jelas Fikser.
Pos-pos ini akan dilengkapi sistem CCTV dan personel Satpol PP untuk meningkatkan efektivitas pemantauan.
Sejak Januari hingga 12 Maret 2025, Satpol PP telah menertibkan gangguan Trantibum di tujuh lokasi, termasuk Jl. Demak, Jl. Darmo – Jl. Diponegoro, dan Jl. Kedungdoro.
Selain menjaga ketertiban, Pemkot juga akan menata Pedagang Kaki Lima (PKL), terutama yang berdiri di atas saluran di Jalan Kedungdoro. “Pak Wali Kota meminta agar kawasan ini lebih rapi. Kami akan menyesuaikan luas area PKL agar lebih tertata,” kata Fikser.
Beberapa titik lain, seperti Jalan Demak dan Indrapura, juga masuk dalam kajian penataan berdasarkan volume kendaraan. “Setiap wilayah memiliki karakteristik lalu lintas yang berbeda, sehingga pendekatan harus disesuaikan,” ujarnya.
Untuk mengoptimalkan penertiban, Satpol PP akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait pemasangan portal di kawasan tertentu. “Pemasangan portal harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah baru, seperti jalan yang seharusnya bisa diakses justru tertutup,” tegas Fikser.
Satpol PP juga terus bersinergi dengan kepolisian, TNI, dan instansi terkait dalam menjaga ketertiban umum. “Koordinasi dengan kepolisian dan TNI sangat baik. Kami sering bekerja sama di lapangan,” pungkasnya. (dvd)
