PETISI.CO
Zainal Arifin, Kabid Tata Lingkungan DLH Sumenep saat dikonfirmasi petisi.co
PEMERINTAHAN

Satu Persatu, Kekacauan di DLH Sumenep Kembali Terungkap

SUMENEP, PETISI.CO – Satu persatu kini kekacauan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur kembali terungkap. Mulai dari klaim data jumlah personel pasukan kebersihan atau yang biasa disebut dengan Pasukan Kuning (Paskun) yang berstatus PNS yang tidak valid, serta keberadaan petugas dua orang PNS yang disebutkan pensiun, yang menjadi alasan sampai mengurangi jatah dengan mengalihkan yang sudah terprogram sebelumnya.

Kemudian hasil investigasi awak media petisi.co juga terungkap, adanya petugas di DLH Sumenep yang bekerja menggunakan fasilitas negara, namun hasil uangnya itu disinyalir masuk ke kantong pribadi.

Seperti pada kemarin, saat jam aktif atau jam kantor ditemukan ada petugas dari DLH Sumenep melakukan pemotongan pohon di pekarangan warga wilayah Kecamatan Kota yang menggunakan fasilitas negara dengan terdapat biaya yang disinyalir masuk kantong pribadi.

Baca Juga :  Bupati Busyro Tegaskan Tak Ada Pasien Terjangkit Covid-19  

Sementara hasil konfirmasi terkait hal tersebut pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, soal petugas yang dari DLH melakukan pemotongan pohon di pekarangan warga yang disinyalir ilegal dan uangnya masuk kantong pribadi.

Melalui Kepala Bidang Tata Lingkungan, mengaku bukan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. “Kalau terkait di rumah warga bukan tugas kita, kecuali warga itu minta bantuan ke kita. Yaitu, permohonan surat ke kita,” kata Zainal Arifin saat ditemui awak media petisi.co.

“Misalnya sampaen (anda,red) punya pohon mangga minta penebangan ke kita itu kan sebenarnya bukan tugas kita, tugasnya mereka (masyarakat). Mereka mengajukan ya kita bantu, istilahnya bukan tugas kita diluar kewenangan kita,” sebut Zainal.

Baca Juga :  Bupati Jombang Serahkan Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas dan Beasiswa

Ketika disinggung berdasarkan yang dihimpun dibawah itu tidak ada permohonan resmi berupa surat ke DLH Sumenep. Ia terkesan berkelit dengan menyebut tidak harus resmi.

“Permohonan itu tidak harus resmi bisa melalui kesini orangnya. Rata-rata kesini tidak pakai surat resmi. Hanya dicatat dimana alamatnya. Itu pun kalau tidak menggangu tugas rutin kita. Tidak boleh mengganggu tugas rutin kita,” kilahnya.

Ketika disinggung lagi faktanya kemarin itu terjadi pada jam kerja. Ia malah mengaku tidak ikut-ikut. “Itu mungkin kepada petugas, kita mungkin gak ikut-ikut lah,” katanya.

Baca Juga :  Bupati Bondowoso Minta Para Kades Tingkatkan Keimanan
Kacau, Fasilitas negara digunakan DLH Sumenep.

Ketika dicecar ditanya lebih lanjut terkait apakah ada seperti bukti pembayaran, pihaknya mengaku tidak ada, karena menyebut masyarakat tidak dibebani bayaran.

“Itu tidak bayar, kepada petugas kalau mau ngasih itu silahkan, gak ada tekanan, silahkan. Itu kan pribadi sudah, kita tidak pernah narik ke masyarakat. Kalau mereka membantu ya kepada petugas, itu urusan petugas di lapangan,” sebutnya.

Tapi faktanya masyarakat itu bayar. Jadi itu menjadi pertanyaan besar untuk uang dari pembayaran itu masuk/larinya ke mana, mengingat masyarakat bayar. Sehingga dapat dikatakan uang itu ditilep masuk kantong pribadi.

Atas kekacauan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, awak media petisi.co akan mengungkap lebih lanjut. (ily)

terkait

Pemkab Jember Terapkan Aplikasi Absensi dan E-Surat

redaksi

Pemusnahan KTP-E yang Invalid di Kota Batu

redaksi

Gubernur Jatim Imbau Pengelola Lokasi Ibadah Perhatikan Informasi Kedaruratan Bencana Covid-19

redaksi