LAMONGAN, PETISI.CO – Menghadapi kesiapsiagaan dampak covid-19 atau virus corona yang terjadi di tanah air, RSUD Soegiri Lamongan jauh hari sudah menyiapkan ruang khusus bagi masyrakat yang diduga terjangkit virus corona, dan mulai Selasa pagi (17/3) juga ada pemeriksaan suhu tubuh atau “screening” bagi pegawai dan pengunjung yang akan masuk lingkungan rumah sakit plat merah milik Pemkab Lamongan.
Hal itu diungkapkan oleh Budi Kasubag Humas RSUD Soegiri, screening wajib dilakukan untuk pencegahan dan juga penularan covid-19 yang lebih luas. Jika ada pengunjung, pasien dan pegawai saat melewati pemeriksaan screening dan diketahui suhu badan di atas 38°C maka segera dilakukan pemeriksaan lebih mendalam dan serius kepada yang bersangkutan.
“Entah kepada pegawai, pengunjung dan pasien itu sendiri bila memang ada temuan atau ciri-ciri suhu badan yang panasnya di atas 38°C yang dibarengi gejala-gejala lain seperti batuk dan pilek. Jadi pemeriksaan screening ini tidak hanya sporadis saat ini, namun dilakukan selama 24 jam oleh petugas kami bagi siapa saja yang akan masuk RSUD melalui pintu lobby depan atau belakang paviliun sampai batas waktu yang telah ditentukan ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut Budi sapaan akrabnya menjelaskan terkait perubahan perubahan terkait pembatasan akses masuk RSUD Soegiri, yang mana untuk pasien rawat inap sementara dilarang menerima kunjungan dari luar kecuali keadaan darurat atau keperluan yang sangat penting.
Untuk penunggu pasien sendiri dibatasi dua saja dan mengimbau anak-anak yang dalam kondisi sehat untuk tidak masuk area rumah sakit. “Masih sama dengan rawat jalan, kami juga juga ada pembatasan untuk pengantar maksimal satu orang,” tambahnya.
Tak kalah penting juga mensosialisasikan cuci tangan yang benar bagi siapa saja yang ada di lingkungan rumah sakit. Terkait biaya bagi orang orang atau pasien yang diketahui atau ingin mengetahui bila dirinya terjangkit covid-19, RSUD Soegiri masih mengupayakan komunikasi dan koordinasi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan serta Dinas Kesehatan.
“Sebisa mungkin membebaskan biaya pemeriksaan untuk ditanggung oleh pemerintah atau negara,” pungkasnya. (ak)
