PETISI.CO
Ketua Bara JP Bondowoso, Edy Junaedi saat memberikan keterangan sambil memperlihatkan surat somasi.
PEMERINTAHAN

Sebelum Pilkades Dilaksanakan, Inspektorat Bondowoso Diminta Mengumumkan LHP

BONDOWOSO, PETISI.CO – Jelang penetapan calon dalam tahapan Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Bondowoso Inspektorat diminta terbuka dan mengumumkan kepada masyarakat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sejumlah bakal calon kepala desa (Balon Kades) incumbent yang mencalonkan kembali, sebagai referensi masyarakat dalam memilih.

Jika tidak, maka kami akan melayangkan surat somasi ke Inspektorat Bondowoso. Hal tersebut, diungkapkan oleh ketua Bara JP Bondowoso, Edy Junaedi, Kamis (10/6/2021).

“Agar menjadi referensi bagi masyarakat dalam menentukan nanti, karena dari hasil pemeriksaan tersebut akan terlihat mana kades yang pantas dipilih kembali atau tidak,” cetusnya.

Baca Juga :  Tak Kunjung Dapatkan LHP, Fraksi PDIP Lamongan Kembali Meradang

Sementara ini telah menjadi rahasia umum tidak sedikit kades yang habis masa jabatannya saat ini dan harus mengikuti kembali pemilihan agar menjadi kades kembali ini bermasalah.

Menurutnya, dari masalah tunggakan pajak, realisasi atau serapan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Bila hanya dituntut untuk menyelesaikan temuan tersebut dengan mengembalikan uang, memang tidak menimbulkan kerugian negara atau kerugian keuangan daerah. Tetapi jelas masyarakat desa yang dirugikan, karena yang seharusnya pembangunan terealisasi menjadi tertunda. Itupun bisa dipastikan juga anggaran yang tidak terserap merupakan anggaran pembangunan infrastruktur desa yang tak terealisasi akibat buruknya kinerja seorang Kades,” kata Edy.

Baca Juga :  Tim Auditor Irban I Inspektorat Bondowoso Berhasil Menyelamatkan Uang Negara

Lebih lanjut, dia menyebutkan, terkait laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes, Inspektorat Bondowoso jangan hanya menerima laporan di atas kertas dan harus lebih detail dengan memastikan keberadaan dana tersebut di sejumlah desa.

Inspektorat harus terbuka atau transparan atas hasil pemeriksaan akhir masa jabatan para calon incumbent.

“Yang terpenting dengan terbukanya informasi tentang LHP tersebut masyarakat dapat terhindar dari kerugian di kemudian hari akibat kinerja Kades yang buruk,” pungkasnya. (tif)

terkait

Wagub Sumbar Serahkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam di Sijunjung    

redaksi

Bangunan dan Alkes Polindes Bantuan Jepang Diresmikan

redaksi

Bupati Bondowoso Menerima DIPA serta Dana Desa 2020

redaksi