Sejauh Ini Terkesan Tidak Serius Menangani Pupuk Bersubsidi
BONDOWOSO, PETISI.CO – Sejumlah kios Pertanian di Kabupaten Bondowoso yang dimandat menyalurkan pupuk bersubsidi, keluhkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), Dinas Pertanian serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
Mengapa demikian, karena sejauh ini, terkesan tidak serius menangani keluhan petani terhadap konsumsi pupuk bersubsidi.
Hal ini terjadi di tengah gencarnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melakukan upaya menangani masalah suplai pupuk bersubsidi kepada petani.
Berdasarkan keterangan salah satu pemilik kios Pertanian, inisial TO saat dikonfirmasi menyebutkan, sesuai data Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK), di masing- masing kios itu, banyak orang yang tidak butuh pupuk. Sebab, ada yang sudah meningga dunia, kerja di Malaysia dan lain sebagainya yang didaftar oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
“Sementara yang butuh pupuk justru tidak terdaftar,” jelasnya, Rabu (31/3/2021).
Untuk memenuhi kebutuhan petani terhadap pupuk dengan rekayasa, lanjut dia, pasti kios dii bemturkan dengan tim interval untuk input data di akhir bulan.
Menurutnya, mengingat di awal tahun, semua distributor mendata nama nama petani, sesuai data e-RDKK, baik nama petani maupun luasan lahan dan kebutuhan pupuknya ke website resmi Kementrian dan pupuk Indonesia sesuai input yang awal.
Bagaimana tanggung jawab dan sejauh mana pengawasan KP3 dan Dinas Pertanian?
“Banyaknya keluhan petani terhadap pupuk mahal dan langka, bukan masalah pupuknya yang tidak tersedia, namun karena nama petani tidak terdaftar,” katanya.
Hanya saja, sangat ironi ketika salah satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Pakem sudah realisasi penyaluran pupuknya mencapai 100% dalam tiga bulan ini.
“Kenapa kok tidak merata ?,” cetusnya.
Di samping itu, ia menyimpulkan, carut marutnya data e-RDKK sebagai dasar pelayanan kepada petani yang tidak bisa dilayani, tentu akan berdampak pada terwujudnya program ketahanan pangan.
“Akibat tanaman padinya tidak tersuplai pupuk dengan maksimal, gabah menjadi turun harganya dari semula sekitar Rp 4 ribuan lebih, dengan gabah kuwalitas jelek, akhirnya menjadi Rp 3 ribuan,” pungkasnya. (tif)
