Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota Surabaya menggelar upacara Hari Otonomi Daerah ke-XXX di halaman Balai Kota Surabaya, Senin (27/4/2026). Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, kegiatan ini menjadi momentum penguatan peran pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal sekaligus mempererat sinergi dengan pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Surabaya, Lilik Arijanto, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian.
Usai pelaksanaan upacara, Lilik menegaskan bahwa otonomi daerah yang berjalan sejak era reformasi telah mendorong penguatan peran pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan fiskal dan pelayanan publik.
Menurutnya, Pemkot Surabaya terus menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui pengembangan sistem digitalisasi.
“Salah satu yang terus didorong adalah pengembangan inovasi, khususnya untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui digitalisasi,” ujar Lilik.
Meski demikian, ia menilai efisiensi kini menjadi faktor utama dalam tata kelola pemerintahan. Penggunaan anggaran, kata dia, harus lebih selektif dan tidak lagi berorientasi pada kegiatan seremonial semata.
Dalam sambutan Mendagri yang dibacakan saat upacara, pemerintah daerah juga diminta menerapkan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran sesuai arahan Presiden RI. Seluruh kegiatan pemerintahan diharapkan dilaksanakan secara sederhana, optimal, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga diminta menghindari pemborosan anggaran yang tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan publik.
“Outcomenya harus jelas. Anggaran harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar pengeluaran tanpa dampak,” tegas Lilik.
Ia menambahkan, efisiensi menjadi penting di tengah dinamika global, termasuk perubahan kondisi ekonomi dan energi, sehingga pemerintah daerah dituntut lebih adaptif dalam mengelola keuangan.
Dalam momentum tersebut, Pemkot Surabaya juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat bergantung pada pemerintah saja, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama masyarakat.
“Masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap lingkungannya, aktif memberikan informasi, serta terbuka untuk berkolaborasi. Dengan begitu, pelayanan publik dapat semakin luas dan optimal,” pungkasnya. (dvd)
