MAGETAN, PETISI.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan mengadakan audiensi bersama elemen tokoh agama, karang taruna, juga BPD Desa Banjarejo guna menyelesaikan permasalahan atas tuntutan warga terkait tindakan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa (Sekdes/Carik) Banjarejo di ruang rapat Pendopo Surya Graha Kabupaten Magetan, Jumat (3/07/2020).
Dalam pertemuan yang dihadiri Bupati Magetan, Dr. Drs. H. Suprawoto. SH. M.Si bersama Kepala DPMD, Inspektorat, Kabag Hukum, serta Camat Ngariboyo, pemerintah sudah mengambil langkah sejak informasi itu diterima. Sudah menurunkan tim, baik dari Inspektorat maupun DPMD langsung menyelesaikan ke desa dan sekarang ini masih dalam proses dan menunggu hasilnya.
“Pemerintah sudah mengambil langkah kebijakan, tinggal menunggu hasil keputusan dalam pemeriksaan sesuai dengan rasa keadilan dan hati nurani,” terang bupati.
Bupati Magetan meyakinkan paling lama dua minggu akan diambil ketentuan, dan ini masih dalam proses pemeriksaan. Bukti Formal maupun material dari yang bersangkutan itu saya juga harus mempunyainya. “Diharapkan untuk warga Banjarejo agar tetap tenang, pastinya pemerintah akan mengambil sikap dan tindakan,” tegas Bupati Suprawoto.
Sabiyati selaku juru bicara perwakilan warga masyarakat juga Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banjarejo mengatakan, bahwa kedatanganya ini ingin mediasi bersama Bupati Magetan terkait Sekretaris Desa Banjarejo yang sudah diketahui publik terjerat kasus pencurian Kotak Amal di Masjid yang berada di Desa/Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi.
“Intinya seluruh masyarakat Banjarejo ingin mendesak dan meminta bantuan dan arahan kepada Bupati Suprawoto agar sedes ini benar–benar diberhentikan,” tutur Sabiyati.
Sabiati menambahkan, setelah melalui mediasi ini mendapatkan pencerahan dan petunjuk bahwa masih mengikuti mekanisme hukum, dan nantinya setelah 1 sampai 2 minggu keputusan akan keluar.
“Diharapkan nantinya bisa menjadi keputusan yang terbaik bagi masyarakat Banjarejo. Selain terjerat kasus pencurian kotak amal, sebenarnya selama ini kinerja yang bersangkutan sebagai sekdes memang kurang baik,” pungkasnya. (pgh)
