SURABAYA, PETISI.CO – Menindaklanjuti hasil peninjauan di Pasar Induk Sidotopo (PIS) pada Senin (03/10/2022) lalu, DPRD Surabaya Komisi B menggelar Hearing (Rapat dengar pendapat, red) dengan pihak terkait untuk memastikan soal perizinannya.
Pihak terkait yang seharusnya turut hadir adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah dan perdagangan, Bagian Hukum dan Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, dan juga manajemen pengelola Pasar Induk Sidotopo (PIS), namun tidak hadir.
“Rapat hari ini seharusnya bersama manajemen pengelola Pasar Induk Sidotopo (PIS), namun sepertinya tidak bisa hadir,” ujar Anas Karno selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya ketika usai rapat, Kamis (06/10/2022).
Politisi PDIP ini mengaku jika dirinya mendapatkan informasi, bahwa Pasar Induk Sidotopo (PIS) telah beroperasi namun diduga tak berijin.
“Itu yang kita pertanyakan berkaitan dengan ijin legalitas operasionalnya,” katanya.
Menurut Anas Karno, sesuai arahan dari Wali kota, hal yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan di Surabaya, pihaknya tetap mensuport dan mendukung.
“Kita tetap support dan kita dukung. Akan tetapi, ada batasan-batasan tentang administrasi, tata kelola dan tata lingkungan seperti apa. Itu tetap harus kita pilah-pilah,” katanya.
Anas menegaskan bahwa pihaknya akan kembali mengundang manajemen pengelola Pasar Induk Sidotopo (PIS).
“Akan kita undang manajemen pengelola Pasar Induk Sidotopo (PIS) lagi dan lebih lengkap dari Dinas terkait seperti Dishub, Cipta Karya Dinas Penanaman Modal (DPM) termasuk satpol PP. Jadi kita ingin tahu kejelasannya itu seperti apa,” tegasnya.
Untuk itu, Anas Karno selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya akan tetap menggelar rapat kembali pada esok hari Jumat 7 Oktober 2022.
“Besok hari Jumat tanggal 7 Oktober tetap kita undang lagi untuk meminta kejelasan dan pertanggungjawabannya jika ternyata dugaan itu benar,” pungkas Anas Karno selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya. (riz)
