SURABAYA, PETISI.CO – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji, terhitung sudah satu tahun memimpin Kota Pahlawan. Selama setahun menjabat, sejumlah capaian dan kinerja menjadi catatan penting banyak pihak. Tak terkecuali dari kalangan legislatif sebagai salah satu mitra kerja dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menyampaikan selamat dan memberikan apresiasi atas kinerja setahun kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji. Terlepas dari beberapa catatan, Eri Cahyadi-Armuji dinilainya relatif mampu menjalankan kepemimpinan yang efektif, terutama untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi.
“Saya menggarisbawahi tiga hal. Dua hal apresiasi. Satu hal catatan perbaikan ke depan,” ungkap Adi Sutarwijono, Senin (28/2/2022).
Adi menyatakan, setahun pertama Eri-Armuji menjabat, penanganan pandemi di Surabaya berjalan cukup baik. Gotong-royong seluruh kalangan mampu mengelola pandemi, dengan vaksinasi yang masif serta pelaksanaan 3T yang baik.
“Eri-Armuji juga mampu menumbuhkan inisiatif kerelawanan sosial dengan menggandeng berbagai pihak untuk saling bantu di masa pandemi,” ujarnya.
Kedua, ia juga berpandangan bahwa pemulihan ekonomi Surabaya sudah fokus terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan, UMKM Surabaya terus didorong agar survive, termasuk lewat inovasi berbasis digital seperti e-Peken. Apalagi, sentra-sentra UMKM juga dihidupkan dan diberdayakan.
“Ketiga, sebagai catatan, saya berharap ke depan Pemkot Surabaya menaruh perhatian serius pada pengelolaan banjir dan upaya perlindungan sosial warga. Soal banjir, solusi terintegrasi dari hulu ke hilir harus dijalankan,” kata Adi.
Kemudian terkait perlindungan sosial, Adi juga mendorong pemkot agar upaya-upaya jemput bola harus rutin dilakukan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan. Baik itu terkait warga sakit, putus sekolah, rumah tidak layak huni (rutilahu) dan sebagainya.
“Pola bottom up dalam strategi perlindungan sosial harus terus didorong dengan membuka ruang masukan warga seoptimal mungkin. Sehingga semua problem cepat teratasi dan tidak menjadi bom waktu,” paparnya.
Baginya, soal perlindungan sosial tersebut harus menjadi atensi yang ke depan diharapkan dapat segera diselesaikan oleh Eri Cahyadi-Armuji. Pasalnya, lantaran pandemi ini sejak 2020 ke 2021, Surabaya mengalami kenaikan angka kemiskinan dari 5,02 persen menjadi 5,23 persen atau naik 0,21 persen, dengan total jumlah penduduk miskin 152.000.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A.H. Thony berpandangan, bahwa Eri Cahyadi-Armuji mampu mengubah masa transisi pemerintahan dengan smooth dari para pemimpin sebelumnya. Masa transisi itu diawali dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang visioner dan mencakup kepentingan lebih besar.
“Secara lengkap RPJMD ini memang dibutuhkan waktu lama, tidak bisa dijadikan ukuran dalam kurun satu tahun. Namun kami sebagai wakil ketua melihat kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji cukup bagus, karena banyak target-target yang sudah dilakukan mendekati kepada progres yang sudah dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya,” tutur Thony.
Misalnya, dia menyebut, target setahun mengenai recovery ekonomi dan pemulihan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kedua target pada sektor tersebut, dinilainya telah mampu dilampaui Eri Cahyadi-Armuji dengan baik.
Dia mencontohkan, salah satunya soal penyelesaian pemetaan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Meski begitu, dia menilai, di masa kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Pemkot Surabaya berani memaparkan masalah itu secara terbuka dan terang. Hal tersebut menjadikan persoalan lebih jelas mana sasaran yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.
“Dengan tidak adanya sesuatu permasalahan MBR yang disembunyikan, ini menjadikan kita bisa membidik lebih jelas. Bahwa yang diselesaikan dari mana dulu hulunya dan hilirnya ke mana,” jelasnya.
Kemudian berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat melalui rumah susun sewa sederhana (rusunawa) dan fasilitas-fasilitas sosial juga dinilainya lebih berorientasi pada keadilan. Artinya, kata dia, yang mendapatkan fasilitas sosial saat ini lebih difokuskan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
“Sementara warga yang sudah mulai mampu, didorong agar lebih mandiri menaikkan statusnya menjadi masyarakat yang lebih baik. Dan yang sudah memiliki penghasilan tinggi didorong untuk keterlibatannya menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui CSRnya, dan itu berjalan,” imbuh Thony.
AH Thony menambahkan, setahun Eri Cahyadi-Armuji memimpin Surabaya, simbiosis mutualisme dan ekosistem sosial masyarakat itu berjalan sedemikian rupa. Dari sini, dia berasumsi, apabila sistem yang dibangun dapat terus berjalan, maka ke depan tentu menjadikan pemkot mampu mengawali sebuah pembangunan dengan lebih baik.
“Bahkan kalau sudah golnya nanti bisa menjadi auto pilot. Karena secara sistem sudah tertata sedemikian rupa,” urainya.
Penilaian yang sama juga disampaikan Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni. Dia menilai, Eri Cahyadi-Armuji memberikan keteladanan sosok pemimpin yang mampu menggerakkan partisipasi publik dalam setiap denyut nadi Pemkot Surabaya.
“Kita semua tahu bahwa Pak Eri-Armuji diberikan mandat oleh rakyat di saat kondisi ketatanegaraan tidak bagus karena pandemi Covid-19. Artinya, beliau memimpin Surabaya langsung dihadapkan dengan penanganan pandemi yang cukup menguras keuangan pemerintah kota,” ungkap Ari Fathoni.
Meski demikian, dia bersyukur, Eri Cahyadi-Armuji mampu menggerakkan partisipasi publik untuk bergotong-royong menangani pandemi. Sehingga, saat ini warga Surabaya bisa merasakan manfaatnya. Mulai dari pemulihan ekonomi berjalan, capaian vaksinasi yang tinggi dan bahkan masih bisa membantu warga yang terkena musibah di luar Kota Surabaya.
“Ini tidak akan bisa kalau tidak dilakukan oleh pemimpin yang mempunyai leadership yang cukup,” ujarnya.
Di lain hal, Ketua Fraksi Partai Golkar itu juga mengapresiasi gaya kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji dalam konteks penyelenggaraan pemerintah. Baginya, kedua pemimpin ini mampu membangun hubungan yang harmonis baik antara DPRD, stakeholder, maupun tokoh masyarakat.
“Inilah yang kemudian membuat harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan di Surabaya relatif jauh lebih bagus,” kata Arif.
Apalagi, Arif berpendapat, bahwa membangun Surabaya itu tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Partisipasi pihak swasta dalam upaya menggerakkan sektor ekonomi juga dinilainya menjadi sebuah kewajiban.
Namun begitu, dia juga mendorong Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup pemkot agar dapat mengikuti ritme kerja yang sama dengan Eri Cahyadi-Armuji. Dia menyadari bahwa kepemimpinan Eri-Cahyadi masih berjalan satu tahun. Artinya, setahun pertama menjabat, tentu saja RPJMD itu belum bisa tercapai secara maksimal.
“Saya berharap kepada Kepala PD bisa tune in, bisa memiliki chemistry yang sama dengan ritme kerja wali kota dan wakil wali kota. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat Surabaya berlangsung dengan baik,” paparnya.
Oleh karenanya, Arif menyatakan, bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi setiap Kepala PD untuk bagaimana mengakselerasikan apa yang menjadi visi misi wali kota dan wakil kota. Artinya, visi misi tersebut harus dapat dimanifestasikan ke dalam bentuk program kerja yang nyata.
“Jadi, tidak berbicara lagi soal bagaimana mekanisme eksekusinya, tetapi bagaimana merealisasikan program,” pungkas Arif. (dwd)
