SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam upaya penguatan sistem demokrasi Pancasila dengan fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dan pendidikan politik.
Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem demokrasi berlandaskan Pancasila tetap kuat dan relevan.
Pesan penguatan demokrasi Pancasila ini disampikan Ir. H Sigit Sosiantomo, anggota Komisi V DPR RI fraksi PKS melaksanakan kegiatan Aspirasi Masyarakat, Sabtu, 14 oktober 2023 di Ball Room Java Paragon Hotel, Jl Mayjend Sungkono Surabaya.
Dihadiri oleh Caleg Kota Surabaya, Tokoh Masyarakat Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya dan sekitarnya serta beberapa relawan dari komunitas Relawan Sejahtera Surabaya.
“Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, berbagai program telah diimplementasikan. Salah satunya adalah kampanye edukasi publik yang mendorong warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum dan proses pengambilan keputusan politik. Inisiatif seperti ini diharapkan dapat memperkuat dasar demokrasi di Indonesia,” katanya ketika dikonfirmasi, Jum’at (20/10/2023).
Selain itu, pemerintah dan DPR juga memberikan perhatian serius terhadap pendidikan politik. Langkah-langkah untuk memperbaiki kurikulum pendidikan yang menekankan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi telah diambil.
“Hal ini bertujuan untuk menciptakan warga negara yang lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi Pancasila,” imbuh Sigit.
Penguatan sistem demokrasi Pancasila menjadi prioritas penting di tengah tantangan dan perubahan global. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang inklusif dan berlandaskan keadilan serta menjadikannya sebagai landasan kuat bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.
“Di tengah perkembangan dunia yang dinamis, penguatan sistem demokrasi Pancasila terus menjadi fokus utama di Indonesia. Sebuah inisiatif menonjol adalah kolaborasi erat antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negara ini,” ungkapnya.
Berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM dan kelompok advokasi, telah berpartisipasi aktif dalam proses penguatan demokrasi. Mereka terlibat dalam pemantauan pemilihan umum, penyelenggaraan lokakarya pendidikan politik, dan advokasi kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
“Lembaga pemerintah juga turut andil dalam kerjasama ini dengan memberikan ruang bagi masukan dan usulan dari masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan dan perubahan hukum yang relevan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa demokrasi Pancasila benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” tegasnya.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat sistem demokrasi Pancasila. Ini menggambarkan semangat kerjasama untuk menciptakan sistem demokrasi yang inklusif, adil, dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang menjadi fondasi negara Indonesia,” pungkasnya. (riz)
