Sidoarjo, petisi.co – Ratusan wali murid SMPN 1 Buduran Sidoarjo, resah. Menyusul seluruh murid, mulai kelas 7, 8, dan 9 diharuskan membayar sumbangan wajib dengan nominal yang telah ditentukan.
Sumbangan wajib itu, diterapkan pihak sekolah di tahun 2024 dan 2025. Tidak adanya transparansi, mengundang gejolak Wali murid. Mereka mempertanyakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga sekolah menarik sumbangan wajib.
“Tahun lalu di 2024, sumbangan wajib sebesar Rp 51 ribu per anak untuk semua jenjang mulai kelas 7, 8, dan 9. Hingga terkumpul uang Rp 31.173.000. Uang itu kata Sekolah digunakan untuk empat program prioritas sekolah atau disebutnya ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer), seperti literasi, numerasi. Padahal SMP Negeri lain di Sidoarjo dan Surabaya, kami sudah cek program ANBK gratis, tercover dana BOS,” keluh AA, salah seorang wali murid dengan didampingi sejumlah orang tua siswa lainnya, Jum’at (19/9/2025).
Ia menyebut semua wali murid sudah lama memendam kegelisahan atas tarikan yang dibungkus sumbangan pendidikan di SMPN 1 Buduran. Puncaknya, September 2025, orang tua siswa mulai tak nyaman, lantaran sekolah kembali menarik sumbangan wajib untuk enam program sekolah 2025, senilai Rp 100.000 per murid.
“Jelas resah. Banyak yang mengeluh tapi tidak ada yang berani speak up. SMP negeri lainnya ANBK gratis. Kok di sini ada tarikan. Kami ada buktinya. Harusnya yang namanya sumbangan itu seikhlasnya atau semampunya. Lha tahun ini (2025) ditentukan sumbangan wajib Rp 100 ribu per anak. Jika dikalikan 919 murid, nilainya mencapai Rp 91 juta 900 ribu,” urainya berapi-api seraya menunjukan bukti data yang dimaksud.
Orang tua siswa lainnya berpendapat, sekolah sebaiknya segera menyadari kekeliruan yang berpotensi meresahkan. Mereka menginginkan ketentuan sumbangan wajib itu dibatalkan dan uangnya dikembalikan.
“Jangan sampai program nasional ANBK ditumpangi kepentingan tertentu demi mendapatkan keuntungan. Upaya kami mengingatkan ini sebagai bentuk kecintaan kami pada sekolah. Saran kami, batalkan tarikan yang memberatkan dan uang yang telah masuk, kembalikan ke wali murid. Biar permasalahan selesai dan gak berlarut,” ujar AK menimpali.
Wali murid menginginkan sekolah bisa mengelola dana BOS, tanpa ada tarikan lagi. Sehingga tidak mengundang kecurigaan.
“Sudah ada BOS. Dana dari pemerintah itu saja yang dimaksimalkan. Di sekolah lain saja pake BOS nyatanya cukup. Kenapa sekolah ini ada tarikan. Ini khan aneh,” ulas M, seraya menunjukan bukti rincian tarikan tahun 2024 yang dipegangnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala SMPN 1 Buduran, Heri Wahyu Rejeki melalui sambungan telpon membantah sekolah yang dipimpinnya menerapkan sumbangan wajib. Ia justru menitikberatkan peningkatan kualitas sekolah melalui program unggulan. Sebelumnya, ia telah menggelar pertemuan membahas ini dengan beberapa pihak.
“Itu tidak wajib. Jadi dalam penyusunan program, kami melibatkan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) sama komite, sama perwakilan orang tua. Kami mematangkan program – program unggulan. Trus, dalem menawarkan ke bapak ibu dos pundi, tahun ini kita itu Adiwiyata nasional. Trus kita juga akreditasi, apakah kita itu layanan yang biasa minimal atau bagaimana? Atau kita ada program – program unggulan mungkin,” kata Heri.
Dirinya juga membenarkan program ANBK dan TKA (Tes Kemampuan Akademik) seluruhnya tercover dana BOS. Namun, menurutnya ada program unggulan lainnya yang butuh pendanaan. Maka dari itu, ia meminta ada dukungan.
“Kalau di BOS itu khan ANBK normal, trus TKA normal. Apakah kita tidak perlu ada latihan dimasukan dalam kokurikuler, misalnya seperti numerasi, literasi ada cetak buku yang berbasis Adiwiyata? Lalu dijawab komite Monggo. Tolong kami diberi masukan. Lalu dari situ ada hasil yang intinya kami menerapkan enam program unggulan. Saya sampaikan di BOS untuk biaya ANBK. Untuk Adiwiyata monggo kalau ada dukungan kami terima kasih,” ucapnya.
Kepada komite, ia berpesan agar sumbangan tersebut tidak wajib. Komite pun meneruskan hasil rapat pertemuan itu ke paguyuban.
“Trus akhirnya, komite menyampaikan ke paguyuban yang intinya ada sumbangan partisipasi. Monggo untuk mendukung program unggulan. Tapi sifatnya, saya pesan jangan wajib. Yang tidak mampu tidak. Yang mau saja untuk partisipasi. Oh nggeh Bu, beres ngoten,” tuturnya.
Heri menjamin siswa yang orang tuanya tidak mampu membayar sumbangan, tetap mendapatkan fasilitas setara. Ia juga tidak mentarget besaran sumbangan yang masuk ke sekolah.
“Yang tidak mampu tetap mendapat fasilitas yang sama. Ada dasar membuat modul dari BOS mungkin untuk print-printnan soal berikutnya itu mungkin sumber bantuan dari orang tua. Berapapun yang masuk, ngoten. Tidak ada target,” tandasnya. (luk)
