SURABAYA, PETISI.CO – Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) tegak lurus terhadap kebijakan DPP Partai Golkar dan mendukung keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
“Saat ini, kita masih menunggu arahan-arahan dari kebijakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden. Sebagai ormas, tentu kita mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan partai,” tegas Ketua Umum DPP MKGR, Adies Kadir pada acara pelantikan organisasi jajaran DPD Ormas MKGR Jatim di Surabaya, Sabtu (15/7/2023).
Berdasarkan hasil Munas dan Rakernas Partai Golkar baru-baru ini, menurutnya, kita sudah mengambil keputusan terkait pilpres 2024. Yakni, menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum DPP Partai Golkar untuk mengambil kebijakan tersebut, agar beliau dengan mudah mengarahkan kemana kita akan melangkah selanjutnya ke depan.
Karena itu, MKGR jangan sungkan-sungkan untuk melawan jika ada gerakan-gerakan yang mencoba melanggar kebijakan-kebijakan dari Partai Golkar. Harus tetap waspada dan selalu bersiap diri untuk menjaga marwah partai.
“Kita tegak lurus kepada partai dan mendukung ketua umum. Jangan segan-segan melawan setiap keinginan yang katanya hanya riak-riak, gonjang ganjing, tidak ada api kalau tidak ada asap,” ujarnya.
Terkait ormas, Adies menyebut harus mengembangkan ke tingkat daerah sehingga akan menjadi percontohan bagi daerah lain. Dari puluhan MKGR di daerah, yang terbaik adalah Jatim dan Kepulauan Riau. Karena itu, hari ini pihaknya akan menyerahkan bantuan satu unit mobil ambulan. Ini yang akan kita perlihatkan kepada mereka.
“Mudah-mudahan bantuan mobil ambulan ini akan terus bertambah untuk melayani masyarakat. Kita perlihatkan bahwa ormas MKGR dengan kegiatan-kegiatan sosial bisa membantu masyarakat,” tutur Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Dalam kesempatan itu, Adies juga menjelaskan DPP MKGR sudah melantik 31 DPD MKGR dari 38 Provinsi di Indonesia. Yang belum dilantik sebanyak 7 provinsi. Terdiri dari empat provinsi baru dan tiga provinsi lama. Yang lama kosong, yaitu Sulawesi Tengah, papua dan Papua Barat. “Yang belum dilantik itu, karena ada masalah disana,” tandasnya. (bm)
