SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jatim Indar Parawansa mendorong setiap daerah mempersiapkan stockist di area pasar-pasar rakyat untuk menampung beras. Stockist semacam ini sudah berdiri di Surabaya, Malang Raya dan Gresik.
“Kalau ada kebutuhan maka tidak perlu lagi menggerakkan dari Kantor Bulog,” ujarnya pada acara High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Forkopimda Jatim di Ballroom JW Marriott Hotel Surabaya, Senin (20/2/2023).
Keberadaan stockist tersebut, dinilai Khofifah mampu menstabilkan harga jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Dia meminta bupati maupun wali kota memberikan intervensi secara pro aktif lewat cara tersebut.
Apalagi, jika mereka bisa mempersiapkan dukungan transport sebagaimana tiga wilayah di atas. Intervensi program stockist yang telah berjalan berlangsung hingga minggu ketiga Februari.
“Karena pada Februari minggu ketiga, petani padi sudah memasuki musim dengan prediksi hasil 60.000 ton beras. Kemudian pada minggu keempat, potensi panen sebesar 70.000 ton beras dan Maret 1.050.000 ton beras,” jelasnya.
Khofifah heran Jatim sebagai lumbung pangan tengah mengalami krisis stok beras di lapangan. Padahal, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan stok beras di Jatim surplus 3,1 juta ton.
Fenomena kelangkaan beras tersebut membuat Khofifah geram. Data tersebut juga dipastikan kebenarannya oleh Tim Kementerian Pertanian saat berkunjung ke Jatim.
“Itu data BPS. Kemudian saya kontak Pak Mentan dan beliau datang dengan membawa tim dan punya tiga tools untuk memotret peta lahan produksi beras. Tetap 3,1 juta ton,” tegasnya.
Ketika mendengar informasi stok tersebut habis, Khofifah mengaku, Pemprov Jatim langsung melakukan koordinasi intensif dengan Bulog. Posisi Bulog saat ini bukan lagi buffer stock pangan nasional.
Ia merinci, market share Bulog hanya berada di kisaran angka 5-7 persen dan kemudian mengalami perluasan sampai 10 persen. “Kita harus paham betul bahwa kalau Bulog 10 persen, maka yang 90 persen adalah distributor,” ucapnya.
Dijelaskan, Jatim sebagai lumbung pangan sementara ini menyuplai kebutuhan 16 provinsi di Indonesia Timur. Jika ditambah empat provinsi baru di Papua, maka Jatim total memasok kebutuhan pangan bagi 20 provinsi di Indonesia Timur.
Namun demikian, Khofifah meminta agar jajaran melakukan manajemen untuk memprioritaskan kebutuhan pangan masyarakat Jatim. Sebelum produk kita dikirim ke daerah yang lain, pastikan masyarakat Jatim harus secure. “Pastikan bahwa produk kita untuk kebutuhan masyarakat Jatim terpenuhi,” tandasnya.
Dalam sebulan, lanjutnya, angka kebutuhan beras di Jatim sekitar 257 ribu ton. Sedangkan Bulog hanya menyuplai sekitar 10 persen dari angka tersebut.
“Kita bisa menghitung kalau 10 persen market sharenya Bulog, di luar itu ada distributor. Nah, peta-peta seperti ini saya mohon kita detailkan bersama. Kemudian distributor punya stok untuk berapa hari, penggilingan lalu bagaimana kondisi Gapoktan sendiri?,” paparnya.
Dalam HLM dan Rakor Pengendalian Inflasi ini, Khofifah memastikan telah melakukan berbagai ikhtiar dalam bidang ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Termasuk upaya agar petani mendapatkan kemudahan mengakses pembiayaan Alsintan.
Khofifah juga menelurkan sejumlah poin-poin arahan penting. Antara lain Pemerintah Provinsi Jatim, Pemkab dan Pemkot bersama Satgas Pangan harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, PERPADI, Distributor dan Perum Bulog agar terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan (komoditas beras) di Jatim. (bm)
