JEMBER, PETISI.CO – Bupati Jember, Hendy Siswanto ingin semua rakyat dapat bantuan, utamanya warga yang terdampak Covid-19. Hanya saja, masih saja banyak keluhan dari warga yang merasa bingung, dengan beragam persoalan bantuan sosial (bansos).
Media ini dalam beberapa hari terahir mendapat keluhan dari warga yang merasa kurang memahami dengan kenyataan yang ada. Seorang bernama Sutik, warga Kelurahan Patrang mengaku namanya telah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementrian Sosial.
Melalui jaringan WhatsApp, Sutik yang suaminya hanya seorang nelayan, mengeluh, karena melihat ada warga lain yang sudah menerima bantuan, sementara dirinya belum pernah menerima bantuan.
Hal itu dibenarkan oleh warga lainnya, Dian, yang juga tinggal di kelurahan Patrang, menuturkan, namanya juga sudah tercantum di DTKS, hanya saja belum juga menerima bantuan, sebagaimana diharapkan.
Menjawab kegelisahan warga itu, Plt Kepala Dinas Sosial Jember, Widi Prasetyo, saat dikonfirmasi melalui Phone selulernya menjelaskan, terkait data penerima bantuan yang masih dalam proses verifikasi, Rabu (18/08/2021).
“Pak Bupati ingin agar semua rakyat Jember mendapatkan bantuan, terutama yang terdampak Covid19,” ujar Widi.
Hanya saja, kata Widi terdapat aturan yang mengharuskan agar setiap bantuan tidak tumpang tindih dengan bantuan lainnya.
“Karenanya diperlukan Validasi data, untuk setiap penerima warga calon penerima bantuan,” katanya.
Selama masa Pandemi Covid-19, menurut Widi terdapat beragam jenis bantuan yang sudah disiapkan dan disalurkan oleh pemerintah, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Bantuan Beras Bulog, Program Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Tunai (BST) usulan pemerintah daerah, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan bantuan lainnya.
“Hingga sekarang sudah ada 200 ribu lebih warga Jember yang menerima bantuan,” ujarnya.
Sedangkan penerima bantuan sosial, tidak boleh tumpang tindih satu sama lain, dan diharapkan tepat sasaran. Karenanya, kata Widi, sebagaimana petunjuk Bupati Hendy, diperintahkan kepada semua OPD Kabupaten Jember, sebagai pengusul warga calon penerima bantuan.
“Sesuai dengan segmennya, kalau pelaku seni dari dispora, kalau petani dari pertanian, kalau ojek dan tukang becak dari dishub, nelaya dari perikanan, dan desa sendiri juga mengusulkan. Dari data–data itu tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan yang sudah tersalur, maka disandingkan dulu dengan data yang sudah menerima bantuan,” paparnya.
Agar data betul-betul valid, menurut Widi data yang ada di inquiry, unuk memastikan bahwa data yang ada memang warga Jember. Sehingga KK dan NIP nya harus di validkan di Dispendukcapil.
“Itu mekanismenya, kan data yang disandingkan terdapat ratusan ribu,” imbuhnya.
Lanjut Widi, dari data yang masuk sekitar 131 ribu, setelah dilakukan verifikasi ditemukan 111 ribu Kepala Keluarga, lalu dilakukan verifkasi ulang, disandingkan dengan data yang telah menerima bantuan, maka didapatkan 44 ribu KK yang belum pernah menerima bantuan.
“Setelah ketemu 44 ribu itu, masih dimintakan persetujuan dari kepala desa atau lurah, apakah data itu layak apa gak, masih ada orang kaya yang menerima atau sudah gak, setelah selesai segera dikirim ke dinsos,” tandasnya.
Dari dari itu, per hari Rabu (18/08/2021), kata Widi masih masuk 25 Kecamatan, ditemukan yang layak hanya 21 ribu, sedangkan yang tidak layak sekira 3300 an. Sedangkan data yang belum masuk ke Dinsos sekira 19 ribu.
“Kita lakukan semua ini hanya takut salah, karena memang harus berhati – hati, karena amanahnya harus tepat, tidak boleh tumpang tindih, sehingga bisa jadi terkesan lambat,” jelasnya.
Tetapi, menurut Widi, usai data terverifikasi, maka sudah bantuan sudah dapat disalurkan melalui masing-masing OPD sebagai lembaga pengusul.
“Insya Allah, mulai besok sudah ada kepastian masing-masing penerimanya,” ujarnya.
Jika masih ada warga Jember yang pendataannya terlewatkan, masih memungkinkan untuk disusulkan.
“Sabarrrrrr…..,” pungkasnya. (mmt)
