Sidoarjo, petisi.co – Dalam upaya meningkatkan kemudahan akses layanan kesehatan masyarakat, Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Plt Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina M.Kes, dan perwakilan Kepala puskesmas serta Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN BKD Sidoarjo Diana Ambarukmi, Kamis (6/3/2025).
Rakor yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sidoarjo, membahas dua hal utama yakni Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi salah satu program nasional visi misi Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Ada dua hal utama pembahasan yang merupakan program nasional, pertama ILP, Tujuannya agar masyarakat semakin dekat dengan akses layanan kesehatan. Sehingga diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat. Yang kedua yaitu CKG, dalam hal ini pelaksananya adalah puskesmas,” tutur Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Moch Dhamroni Chudlori M.Si.
Program ILP dan CKG, lanjutnya telah dimonitoring oleh pemerintah pusat, diharapkan Sidoarjo bisa melaksanakannya dengan baik. Meski demikian, dalam pelaksanaannya terungkap sejumlah kendala.
“Dalam forum tadi terungkap beberapa kendala. Seperti biaya operasional, alat dan bahan habis sekali pakai serta keterbatasan SDM. Bagi puskemas yang besar kemampuan pendapatannya, karena ditunjang dengan rawat inap, ini tidak ada masalah. Sementara puskesmas yang pendapatannya kecil harus segera dipikirkan dan dicarikan solusi,” terang Dhamroni.
Terkait kekurangan tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi kendala utama di setiap puskesmas, imbuhnya sudah menjadi tugas dan kewenangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memikirkan hal ini.
“Semisal solusi yang ditawarkan berupa kebijakan diskresi mengingat dituntut Mensukseskan program nasional, namun pemerintah memberlakukan efisiensi dan pengangkatan pegawai tidak boleh. Padahal di satu sisi butuh penambahan SDM. Jadi teknisnya Monggo sepenuhnya Ini tugas BKD untuk memikirkan dan mencari jalan keluarnya,” tandas Dhamroni.
Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Bangun Winarso yang menginginkan adanya koordinasi antara Dinkes, Puskesmas dan BKD untuk duduk bersama mencari solusi terkait kekurangan nakes.
“Kendala utama sdm, bisa dicarikan solusi dengan duduk semeja antara Dinkes, puskesmas dan BKD. Tadi disampaikan kebutuhannya nakes 5 persen dari total jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Silahkan dihitung kebutuhan SDM di masing-masing cakupan,” kata Bangun.
Menurutnya ada Skema penerimaan nakes baru dalam jangka pendek yang bisa ditawarkan yaitu melalui swakelola. Namun demikian, proses rekrutmen harus transparan dan melalui seleksi ketat sesuai bidang kebutuhan.
“Jangan sampai karena swakelola, proses rekrutmen disalahgunakan seperti ponakan diterima atau saudara dipekerjakan. Padahal kemampuan yang dimiliki tenaga baru itu tidak sesuai kebutuhan yang ada di puskesmas. Ini jangan sampai terjadi,” ujar Bangun mewanti-wanti.
Ia berharap kekurangan SDM di puskesmas bisa segera teratasi dalam waktu dekat, agar saat program CKG benar-benar di jalankan tidak terkaget-kaget.
“Sekarang ini memang mereka (nakes puskesmas) mengoptimalkan sdm yg ada, baik untuk pasien yang menjalani kurasi (penyembuhan) maupun cek kesehatan gratis. Jangan sampai sekarang slow, besok CKG benar-benar diterapkan dengan pasien 30 orang setiap hari, akhirnya terjadi penumpukan layanan atau kegaduhan di lapangan. Istilahnya kaget atau mbendol mburi (benjol dibelakang),” kata dia.
Sementara itu, anggota komisi D DPRD Sidoarjo, H. Tarkit Erdianto, S.H, M.H menyoroti penyebab masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program nasional CKG.
“Jujur saya mbrebes Mili (menangis) mendengar penjelasan kawan-kawan kepala puskesmas di Sidoarjo mengatakan jumlah masyarakat yang memanfaatkan program CKG masih sedikit. Padahal, biasanya Masyarakat kita itu senang sekali dengan yang gratis-gratis. Namun kenapa ada cek kesehatan gratis, kok malah gak antusias? Apa kurang sosialisasinya, apakah warga kita tidak tertib dengan aplikasinya ataukah karena harapan hidup warga Sidoarjo semakin tinggi sehingga merasa sudah sehat jadi tidak perlu CKG,” ungkap Tarkit.
Menurutnya puskemas perlu gencar melakukan sosialisasi dan membuat terobosan-terobosan agar program nasional CKG bisa bergulir dan terlaksana sukses hingga 5 tahun ke depan. Satu diantaranya dengan menggandeng kerjasama dengan kepala desa dan lurah. Harapannya melalui upaya ini warga bisa mendapat pemahaman terkait penggunaan aplikasi satusehat mobile (SSM) sehingga termotivasi untuk periksa kesehatan gratis ke puskesmas.
“Program CKG ini berlaku sampai kapan? Kalau tujuannya dijalankan sampai 5 tahun seperti visi misi presiden Prabowo, maka perlu kita sukseskan. Salah satunya melalui kerjasama lintas sektor dengan menggandeng kades dan lurah. Skrining kesehatan sejak dini jauh lebih penting ketimbang berobat ketika penyakitnya sudah kronis. Harapan kami, tolong sosialisasi lebih ditingkatkan utamanya penggunakan aplikasi SSM dengan menggandeng para kades dan lurah, seperti yang sudah kita lakukan di kecamatan Gedangan bekerjasama kepala puskesmas,” tutupnya. (luk/adv)
