SURABAYA, PETISI.CO – Retribusi parkir di sepanjang jalan umum merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Kota Surabaya. Meskipun demikian, kebocoran PAD masih sering terjadi akibat parkir liar di beberapa lokasi.
Oleh karena itu, pada tahun 2024, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginstruksikan Dishub untuk meningkatkan pengawasan. Ia menekankan perlunya peningkatan pengawasan khususnya di titik-titik yang telah ditandai sebagai zona larangan parkir.
“Setiap kali ada larangan parkir, selama jam kerja dan 5 jam setelahnya, harus ada petugas Dishub di lokasi tersebut,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi pada Selasa (2/1/2024).
Wali Kota Eri mengamati bahwa masih sering terjadi parkir harian di area yang seharusnya dilarang parkir. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu penyebab kebocoran PAD dari retribusi parkir.
“Ikuti aturan, ada tanda larangan parkir besar, namun masih ada kendaraan harian yang parkir di sana. Untuk itu, saya menyarankan agar petugas Dishub hadir mulai jam 7 pagi hingga 4 sore, serta shift kedua hingga jam 11 malam, sehingga tidak ada kendaraan yang parkir di lokasi tersebut. Ini merupakan tindakan cerdas untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.
Wali Kota Eri juga mengusulkan pemanfaatan digitalisasi oleh Dishub Surabaya sebagai upaya pencegahan kebocoran retribusi parkir. Salah satunya adalah pemasangan CCTV di setiap restoran untuk memantau parkir di sekitar area tersebut.
“Ide yang lebih cerdas adalah memasang CCTV di setiap restoran untuk memantau parkir di sekitar jalannya. Dengan begitu, kendaraan yang parkir dapat terpantau melalui CCTV,” paparnya.
Selain itu, Wali Kota Eri menginginkan Dishub menyampaikan laporan harian mengenai pendapatan retribusi parkir. Laporan tersebut harus mencakup jumlah retribusi yang terkumpul dan selisih dengan target yang belum tercapai. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk perbaikan guna mencapai target retribusi parkir pada hari berikutnya.
“Saya minta setiap hari pejabat yang bertanggung jawab harus menyampaikan laporan kepada Kepala PD (Perangkat Daerah). Laporan tersebut harus sesuai dengan tugas pokoknya agar dapat terlihat dengan jelas,” jelasnya.
Wali Kota Eri menegaskan pentingnya menjadikan Surabaya sebagai milik bersama rakyat dan bukan kepemilikan kelompok atau individu tertentu. Ia meminta agar seluruh pejabat struktural Pemkot bekerja maksimal demi menciptakan Surabaya yang lebih baik di tahun 2024.
“Saya yakin pada tahun 2024 kita dapat membangun Surabaya menjadi lebih baik lagi. Yang terpenting adalah memiliki keyakinan, ketegasan, namun tetap dengan jiwa yang santun dan lembut,” tandasnya. (dvd)
