Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mempercepat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum akhir tahun 2024. Langkah ini dilakukan karena capaian PAD saat ini dinilai belum maksimal, baru mencapai sekitar 80 persen.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa dalam waktu satu bulan ke depan, pihaknya akan bekerja keras untuk mengejar target tersebut. “Saat ini baru mencapai 80 persen lebih. Maka dari itu, kita akan terus berusaha agar capaian PAD mendekati target tahunan yang biasanya sekitar 95 persen. Target kami adalah mencapai 93 persen,” kata Eri, Jumat (29/11/2024).
Untuk mempercepat peningkatan PAD, Wali Kota Eri menyebutkan sejumlah sektor yang menjadi fokus, termasuk percepatan realisasi pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“PAD dari sektor ini sifatnya rutin dan sebenarnya bisa dimaksimalkan tanpa harus menunggu akhir tahun. Bahkan kami juga sedang menyiapkan program insentif untuk mempercepat realisasi ini,” ujarnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, sebelumnya mengungkapkan bahwa realisasi PAD dari PBB hingga September 2024 telah mencapai sekitar 78 persen dari target total sebesar Rp1,6 triliun. Febrina menegaskan, pajak memegang peran penting dalam mendukung pembangunan dan penyediaan fasilitas publik di Surabaya.
“Jika masyarakat nyaman tinggal di Surabaya, itu sebagian besar didukung oleh pajak. Sekitar 60 persen pembangunan kita ditopang oleh pajak. Karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban ini demi kemajuan kota kita,” kata Febrina.
Untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, Pemkot Surabaya terus menghadirkan layanan inovatif. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda Surabaya, Siti Miftachul Jannah, menjelaskan bahwa tagline “Pajak Dekat di Hati” menjadi pedoman dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat.
“Kami memiliki layanan Mobil Keliling (Mobling) setiap Minggu di Car Free Day (CFD) Taman Bungkul. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk berkonsultasi atau melakukan pembayaran PBB dan BPHTB,” kata Mifta.
Selain Mobling, Bapenda juga menyediakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lima wilayah Surabaya untuk memudahkan akses pembayaran pajak. “Kami berkomitmen agar layanan pajak ini bisa menjangkau semua wilayah kota, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat membayar pajak dengan mudah,” pungkasnya. (dvd)
