Surabaya, petisi.co – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memaparkan capaian pembangunan dan inovasi layanan publik Kota Surabaya kepada MenPAN-RB RI, Rini Widyantini, di Ruang Sidang Walikota, Kamis (3/7/2025). Di hadapan para pejabat pusat, Eri menekankan peran implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dalam mendorong sejumlah indikator kemajuan yang nyata.
Pertama, ia mengungkapkan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya tercatat 84,69 persen, tertinggi di Jawa Timur dan diupayakan naik menjadi 86 persen pada akhir tahun. Capaian Open Defecation Free (ODF) 100 persen pada 2023 juga menjadi bukti konsistensi program sanitasi kota.
Selanjutnya, Eri memaparkan penurunan signifikan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dengan AKB kini 4,03, selaras target nasional. Di sisi lain, upaya Zero New Homelessness (ZNH) mencapai 100 persen, sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada di angka 95,7 persen.
Lebih jauh, ia menyoroti keberhasilan menekan stunting drastis dari 28,9 persen menjadi 1,6 persen.
“Berkat arahan Ibu Menteri dan RB Tematik, penanganan stunting menjadi prioritas terpadu,” ujarnya. Di ranah ekonomi, pendapatan per kapita meningkat menjadi 5,76 persen, dan angka kemiskinan turun dari 5,1% (2021) menjadi 3,9 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan dari 9 persen menjadi 4,91 persen, dengan target 3 persen pada 2025. Menurut Eri, hal ini didorong oleh program Padat Karya dan kebijakan wajib belanja produk lokal, seperti telur karya Koperasi Merah Putih, yang juga meningkatkan ekonomi desa mitra.
Tak hanya itu, Surabaya menjadi satu-satunya kota ramah anak di Indonesia dan meraih predikat Kota Sehat dari WHO. “Prestasi ini menegaskan komitmen kami terhadap kesejahteraan seluruh warga,” imbuhnya.
Terakhir, Eri menjelaskan digitalisasi layanan melalui SPBE, setiap ASN kini wajib turun ke lapangan dan melaporkan capaian harian lewat aplikasi terintegrasi. Semua upaya ini bermuara pada tujuh prioritas pembangunan: pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, pengurangan AKI-AKB, penanganan stunting, peningkatan pembangunan manusia, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. (dvd)
