Pemkab Lakukan Rasionalisasi Anggaran
BONDOWOSO, PETISI.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, tengah melakukan rasionalisasi anggaran untuk tahun 2023 mendatang.
Meskipun dana alokasi umum (DAU) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi belanja anggaran pemerintah daerah tidak sedikit.
Ini diketahui saat Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Bambang Soekwanto menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh kepala OPD hingga camat, di Aula Sabha Bina Praja, Senin (10/10/2022).
Wayan Wisesa, dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso, menerangkan, secara garis besar DAU Bondowoso alami peningkatan hingga Rp 43 milliar.
“Sehingga total DAU Pemkab Bondowoso tahun 2023 mencapai Rp 872 miliar,” ungkapnya.
Hanya saja, DAU tahun 2023 mengalami perubahan peruntukan. Jika tahun-tahun sebelumnya peruntukan DAU bersifat block grant. Artinya, penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Namun di tahun 2023, selain peruntukan block grant. Tapi, ada juga DAU yang peruntukannya khusus. Yakni untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pendidikan, kelurahan, kesehatan, dan dinas Binamarga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi (BSBK).
“Kalau totalnya DAU kita tahun ini Rp 872 miliar,” katanya.
Jika dihitung, untuk DAU yang block grant saja mencapai Rp 556 miliar. Tapi kebutuhan gaji karyawan mencapai Rp 501 miliar, dan formula DAU untuk ADD kebutuhannya sekitar Rp 97 miliar.
Menurutnya, ketika melihat ini, artinya memang minus anggarannya.
”Berarti minus sekitar Rp 50 an miliar. Seperti yang disampaikan Pak Sekda, anggaran kita tahun 2023 minimalis. Apalagi tahun 2023, banyak sifatnya yang tidak rutin, karena tahun politik. Jadi ada hibah ke Bawaslu, ke KPU,” cetusnya.
Kondisi ini, lanjut dia, tidak hanya terjadi di Bondowoso saja. Melainkan, hampir di kabupaten lainnya juga. Kecuali, daerah yang PAD nya besar.
Karena itulah, Pemkab Bondowoso melakukan rasionalisasi kegiatan di SKPD.
“Agar SKPD tetap beroperasi,” tegas Wayan Wesesa.
Seraya menambahkan, di tengah kondisi anggaran yang minimalis ini, masih ada OPD di Bondowoso yang sebenarnya masih bisa ‘bernafas’ dan ‘tersenyum’.
Karena, OPD tersebut selain ada anggaran DAU, juga mendapatkan DAK, BK Provinsi, anggaran DBHCHT cukai.
“Contohnya Diskoperindag. Kemudian, BSBK,” pungkasnya. (tif)
