SURABAYA, PETISI.CO – Prestasi luar biasa diukir Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam penggunaan transaksi pengadaan barang melalui E-Katalog di Tahun 2023. Jatim berhasil menempati urutan ketiga secara nasional dibawah Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur dengan nilai transaksi Rp 2,6 Triliun.
“Prestasi itu, sudah sangat luar biasa. Dan, mendapat apresiasi dari Gubernur Jatim periode 2019-2024 Ibu Khofifah Indar Parawansa,” kata Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Jatim, Endy Alim Abdi Nusa kepada petisi.co di Surabaya, Rabu (21/2/2024).
Menurutnya, posisi Jatim masih dibawah DKI Jakarta dan Kaltim. Provinsi DKI menduduki urutan pertama, karena anggarannya lebih besar, yaitu Rp 77 T. Anggaran DKI tersebut, lebih besar dua kali lipatnya dari Jatim.
Sedangkan Provinsi Kaltim menempati urutan kedua, karena kebetulan di sana ada proyek besar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Itu yang membuat Kaltim menduduki porsi kedua terbesar di Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, capaian terbesar ketiga nasional untuk penggunaan E Katalog, termasuk pengguna komponen dalam negeri yang mencapai Rp 2,6 T itu sudah memenuhi target. Apakah nanti akan tetap menduduki posisi yang sama atau lebih, tentu pihaknya ingin berusaha mencapai nomor 1.
“Sekali lagi kita masuk nomor tiga Jatim itu sudah luar biasa. Kita mendapat dorongan besar dari gubernur, wakil gubernur dan Sekdaprov untuk menggunakan transaksi melalui E-Katalog. Secara khusus gubernur minta bahwa pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog itu ditingkatkan,” paparnya.
Sesuai pesan dari ibu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebelum mengakhiri masa jabatan, lanjutnya, terkait pengadaan barang jasa memang perbanyak transaksi E-Katalog. Beberapa OPD yang minim transaksi harus ditingkatkan.
Sebaliknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan transaksi besar akan dievaluasi. Seperti tingkat keamanan dan kewajaran harganya. Sehingga keinginan pemprov Jatim bahwa pengadaan barang jasa aman dan cepat akan tercapai pada 2024.
“Memang sudah mendapat apresiasi dari gubernur tahun 2023 sangat terbantu oleh E-Katalog. Artinya, kita sudah dapat nilai Katalog dari kecepatannya. Tapi apakah itu aman dan nyaman akan diperbaiki di 2024. Itu yang akan kita evaluasi bagaimana keamanan dan kewajaran harganya,” kata Endy.
Lalu, bagaimana dengan OPD yang nilai transaksinya melalui E-Katalog masih kecil. Endy yakin teman-teman OPD akan melakukan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja, tahun ini adalah tahun yang berbeda. Karena, pejabat pengadaan itu banyak dari Biro PBJ.
Dimana Biro PBJ menugaskan pejabat pengadaan ke beberapa OPD yang mengusulkan permintaan pejabat pengadaannya. Dari situ pihaknya akan berusaha memperbaiki sistem pengadaan ke seluruh perangkat daerah bagaimana tertib pengadaan barang.
“Kalau sudah waktunya diadakan pengadaan, ya harus dilaksanakan. Sehingga tidak membengkak di akhir masa anggaran. Ke depan kita akan melaksanakan lebih baik dan tertib lagi. Supaya kita dapat pengadaan itu aman, cepat dan aman,” tandasnya.
Pihaknya menargetkan ke depan transaksi melalui E-Katalog sudah pasti lebih baik lagi. Kalau bisa dari tahun ke tahun nilai transaksi lebih tinggi. Dia yakin perangkat daerah yang masih minim nilai transaksinya akan melihat OPD lain yang transaksinya lebih tinggi.
“Selain E-Katalog itu cepat, sebenarnya ada kemudahan disitu. Kemudahannya adalah pertanggungjawaban SPJ nya tidak terlalu tebal dibanding memakai sistem manual. Itu yang harusnya mendorong kita normal lebih suka menggunakan E-Katalog karena SPJ nya tidak terlalu besar,” jelasnya. (bm)
