SURABAYA, PETISI.CO – Upaya sertifikasi seluruh aset milik Pemkot Surabaya kini tengah dikebut. Dijadwalkan, hal itu akan rampung pada tahun 2023 atau maju dua tahun dari rencana semula di tahun 2025.
Pemkot pun kini sudah menyusun wacana pembentukan tim khusus yang diharapkan bisa merealisasikan pencanangan target tersebut.
“Dan percepatan di tahun berikutnya. Kita juga akan sampaikan kepada masyarakat bahwa jumlah yang belum tersertifikat itu berapa jumlah dan dimana saja lokasinya. Lalu disampaikan pula bahwa ini sedang menuju sertifikat,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jumat (5/3/2021).
Terlebih pada Kamis (4/3/2021) kemarin, Pemkot Surabaya telah menerima Peta Bidang Tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II.
Ada 9 sertifikat yang diserahkan oleh BPN 1 untuk selanjutnya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP).
Tak hanya itu saja, setidaknya ada 14 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang turut diserahkan untuk dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT).
Sedangkan, untuk BPN II menyerahkan sebanyak 486 PBT. Rinciannya yakni 39 dikelola DPBT dan DPUBMT 447 PBT. Berikutnya 23 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
Eri menyebut, pihaknya akan melakukan optimalisasi merampungkan percepatan di tahun 2023. Termasuk sertifikat untuk jalan, tanah maupun fasiltas umum (fasum) yang diserahkan pengembang kepada pemerintah.
“Paling tidak sudah keluar PBTnya dahulu supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau dihitung penyelesaiannya bisa sampai tahun 2025 tetapi kita percepat dengan dukungan dari berbagai pihak,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPN 1 Kota Surabaya, Kartono Agustiyanto berupaya semaksimal mungkin agar target 2023 dapat terlampaui.
Bahkan, dia memastikan hingga sampai hari ini jumlah persil yang belum tersertifikat sudah semakin berkurang.
“Berkurang terus. Kita akan maksimalkan, ini juga mendapat dorongan dan dukungan dari KPK. tahun 2023 harus tuntas,” pungkasnya. (nan)
