SURABAYA, PETISI.CO – Prestasi gemilang diukir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jatim. Klinik BUMDesa yang menjadi inovasi Dinas PMD Jatim berhasil menembus top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Public (KIPP) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PAN RB).
“Ini satu-satunya inovasi OPD provinsi yang masuk. Kita bersamaan dengan 13 inovasi yang dikirim oleh kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas PMD Jatim Muhammad Yasin kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (9/7/2020).
Pihaknya mohon doa restu agar inovasi ini bisa masuk di Top 45. “Hari ini adalah presentasi untuk menuju top 45 dilakukan pendalaman oleh tim juri independen,” ucapnya.
Menurutnya, inovasi Klinik BUMDesa ini, merupakan murni ide Gubernur Jatim. Hal itu bersumber dari sebuah keprihatinan gubernur karena melihat permasalahan kemiskinan di pedesaan yang sangat tinggi.
Disisi lain, Gubernur juga melihat BUMDesa yang sudah lama dibina, namun yang maju hanya 58 BUMDesa saja.
“Karena itu, saya diminta supaya klinik BUMDesa ini di jalankan. Akhirnya kami coba terjemahkan, jadilah ini,” tandasnya.
Inovasi pelayanan public klinik BUMDesa ini, lanjutnya, adalah yang pertama dan merupakan pembinaan provinsi yang Paripurna. Pembinaan dimulai dari aspek penguatan kapasitas, kelembagaan, SDM, sampai permodalan, dan kerjasama.
Klinik BUMDesa ini juga menjadi sangat efisien untuk pembelajarannya berbasis online. “Yang kedua, kita mampu menggandeng dari berbagai pihak pentahelix , dunia usaha, perguruan tinggi, semuanya bisa terlibat bersama-sama membina BUMDesa,” ujarnya.
Kelebihan lainnya adalah efektif dan efisien. Yasin mencontohkan ketika melakukan pelatihan pada 1.000 peserta dalam waktu 1-2 hari, akan menelan anggaran hingga Rp 2 miliar. Tapi, dengan cara online ini menjadi sangat efaktif dan efisien karena hanya menelan anggaran Rp 17 juta saja.
“Klinik BUMDesa ini juga inovasi pertama dan satu satunya di Jatim dan sudah direplikasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, namanya diganti menjadi Institute BUMDesa,” jelasnya.
Setidaknya dari 5.900 BUMDesa yang sudah ada di Jatim, ada 3.000 sampai 4.000 BUMDesa yang dalam Klinik BUMDesa ini. Sayangnya yang aktif mengikuti baru sekitar 1.300 BUMDesa.
“Kita siapkan sistemnya, siapapun bisa masuk ke situ, tapi kita kasih paswordnya, kita kasih loginnya, jadi BUMDesa yang betul-betul BUMDesa yang bisa masuk. Tapi, kalau dia hanya iseng-iseng gak bisa. Sehinga kita kasih loginnya supaya betul-betul yang masuk di situ adalah BUMDesa,” paparnya.
Dia melanjutkan, setelah masuk pad aplikasi tinggal mengisi profilnya. Dari situ akan diketahui BUMDesa itu masuk klasifikasi apa. Kalau klasifikasi pemula maka dia hanya boleh mengambil materi yang sifatnya pemula.
Pengambilannya cukup dari aplikasi di komputer sehingga tidak perlu datang ke Provinsi. Selain itu juga bisa konsultasi langsung tentang permasalahannya.
Di provinsi, pihaknya menyiapkan tenaga ahli dari Unair, Brawijaya dan perguruan tinggi lain. Mereka setiap saat bisa menjawab berbagai permasalahan BUMDesa itu.
‘Jadi BUMDesa yang kita inginkan adalah BUMDesa maju yang unit usahanya tidak hanya satu dan sudah bervariasi. Kemudian sudah menguntungkan dan memberikan kontribusi pendapat asli desa,” tegasnya.(bm)
