SIDOARJO, PETISI.CO – Sebanyak 30 pedagang Aloha yang terdampak pembangunan flyover Aloha mendatangi Kantor Bupati Sidoarjo, di Jalan Gubernur Suryo No. 1 Kabupaten Sidoarjo, Senin (28/11/2022) pagi.
Kedatangan mereka menanyakan tuntutannya kepada Bupati Sidoarjo, namun belum bisa ditemui. Sehingga diwakilkan Kepala Dinas PUBMSDA.
Pedagang Aloha, Sony menjelaskan, bersama 30 pedagang Aloha mendatangi kantor Bupati Sidoarjo atas saran dari DPRD Jawa Timur.
“Kemarin, Jumat (25/11/2022) pukul 14.00 Wib, kami bersama para pedagang melakukan hearing di kantor DPRD Jatim. Kita disarankan menemui Bupati Sidoarjo tetapi ketika ditemui justru tidak ada dan diwakilkan Kepala Dinas PUBMSDA,” ucapnya.
Selain itu, kedatangannya mempertanyakan permasalahan pada tanggal 30 November 2022, yang mana, para pedagang Aloha harus mengosongkan kiosnya dan aliran listrik diputus.
“Kenapa kok harus dikosongkan kios kami, padahal kami belum ada kesepakatan,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Sony, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan dana sebagai pengganti sosial sebesar Rp 5 juta.
“Apakah layak diberi pengganti sebesar Rp 5 juta. Padahal para pedagang Aloha investasinya besar, bahkan ada sampai ratusan juta,” paparnya.
Kami dan para pedagang lainnya merasa kecewa kepada Bupati Sidoarjo. Sebab, belum bisa ditemui.
“Ini tadi kami menanyakan kepada Kepala Dinas PUBMSDA, tapi diberi jawaban yang rumit dan tidak ada yang diperjelas. Sehingga, pihak kami meminta pernyataan secara tertulis dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” imbuhnya.
Ia menambahkan, bahwa hingga pukul 12.30, masih belum ada kepastian dan jawaban secara tertulis.
Sementara itu, Koordinator Paguyuban UMKM Aloha, Sylvie Fachriah Andini mengatakan, bahwa kita belum menemukan kata mufakat. Hal ini kembali ke Perjanjian Kerja Sama (PKS).
“Ada teman kami sudah ada PKS yang kuat. Tetapi, di situ menyebutkan, bahwa, bila mana diambil untuk kepentingan bersama, (kami anggap Proyek Strategis Nasional (PSN) itu adalah kepentingan bersama) itu nanti akan diganti dan lahan dikembalikan ke Angkatan Laut dan bangunan akan mendapat kompensasi dari Pemkab,” jelasnya.
“Hal tersebut kita pasrahkan pasal itu dan juga jawabnya nantikan masalah hukum, malah membawa pasal yang menurut kami memberatkan dan merugikan,” tambahnya
“Ini kan besok tanggal 29 November, listrik PLN itu sudah diputus dan dikosongkan, lha ini saya dan pedagang lainnya menanyakan, siapa yang menyuruh untuk diputus, selagi sudah ada kesepakatan secara tertulis ya monggo. Lah ini gak ada kesepakatan, mangkanya kami datang ke kantor bupati menanyakan hal ini,” tuturnya
Setelah mendatangi Kantor Bupati Sidoarjo, para pedagang UMKM Aloha langsung ke Balai Besar dan mempertanyakan, apakah memang benar bahwa flyover Aloha ini masuk dalam PSN. Kalau benar maka PSN itu ada regulasinya, ada Perpres yang bicara tentang ganti untung kepada semua pihak terdampak.
”Tadi sudah by phone, kami sudah konfirmasi jawabnya. Oh bukan pak, ini bukan PSN, tapi surat dari KASAL tentang pembebasan lahan itu bunyinya untuk PSN, lebih jelasnya kami akan ke sana,” pungkasnya.
Kepala Dinas PUBMSDA, Dwi Eko Saptono, mewakili Bupati Sidoarjo yang belum bisa ditemui, ketika dikonfirmasi para jurnalis mengatakan, dalam kelompok pedagang UMKM dari Sylvie, menuntut untuk ada kompensasi.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo posisinya membantu dalam penyiapan lahan untuk Proyek Strategis Nasional. Tetapi, Masalah puas gak puasnya kan pendapat masing-masing,” jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa, Bupati Sidoarjo akan memberikan kepada pedagang Aloha yang terdampak pembangunan flyover, yakni pemberian bantuan sosial, diberi refund sisa sewa, relokasi sementara di pasar daerah dan relokasi jangka panjang di albatros yang dibangun tahun 2023 mendatang. (jar)
