SURABAYA, PETISI.CO – Perdebatan terkait lahan parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) Surabaya semakin memanas saat Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menerapkan kebijakan pembayaran non-tunai pada 1.370 titik parkir TJU. Kebijakan ini sontak mendapat penolakan keras dari Paguyuban juru parkir Surabaya (PJS) di Jalan Tunjungan.Wali Kota Eri, seperti diketahui sedang berupaya untuk meningkatkan transparansi pendapatan jukir di Kota Pahlawan.
“Lahan parkir di tepi jalan umum adalah milik pemerintah, dan tunduk pada Undang-undang (UU) serta Peraturan Pemerintah (PP),” ungkap Wali Kota Eri.
Ia menjelaskan, setiap tempat usaha diharuskan menyediakan tempat parkir. Karena itu, kebijakan non-tunai dianggap sebagai langkah proaktif untuk menghindari kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir.
“Tidak ada yang mengklaim lahan, ada Undang-Undangnya, ada juga Peraturan Pemerintahan-nya terkait tepi jalan umum. Setiap tempat usaha itu, pemiliknya ada pajak parkir, dan harus menyediakan tempat parkir,” ujarnya.
Wali Kota Eri menjelaskan bahwa model parkir non-tunai yang diberlakukan baru-baru ini supaya pendapatan juru parkir Surabaya tidak perlu lagi dipotong-potong oleh pihak lain. Pasalnya, setiap pendapatan jukir ke depan akan langsung masuk ke dalam rekening masing-masing.
“Nah, dengan model parkir berlangganan atau non-tunai seperti QRIS atau voucher, saya ingin memastikan setiap juru parkir Surabaya ini dapat berapa. Dari sana, bisa diihat siapa yang bermain,” kata Wali Kota Eri.
Meski juru parkir Surabaya menolak keras kebijakan lahan parkir di tepi jalan umum, Eri menegaskan kesiapannya untuk berdialog dengan mereka.
“Surabaya kan selalu bermusyawarah,” kata Wali Kota Eri.
Pada dasarnya, Eri tak ingin pendapatan juru parkir Surabaya setiap hari harus dipotong lagi setelah mendapatkan 35 persen oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan dapat (sehari) Rp400 ribu lalu mungkin dipotong (oknum) Dishub berapa, si A berapa. Saya kan mikirnya bagaimana mensejahterakan juru parkir Surabaya. Makanya paguyuban juga harus berpikir kesejahteraannya Jukir seperti apa,” pungkas Wali Kota Eri. (dvd)
