Surabaya, petisi.co – PT Dewi Bintang Maharatu (Debinra) meluncurkan salah satu divisinya Debinra Training dengan melakukan webinar bertajuk Daya Saing Berbasiskan Kualitas, Selasa (19/8/25). Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian UMKM, Badan Standardrisasi Nasional (BSN) dan Masyarakat Standardrisasi Indonesia (Mastan).
Mereka yang hadir sebagai narasumber adalah Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik Phd, Direktur Penguatan Penerapan Standard an Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati, S. Si, M.Si dan Direktur Eksekutif Masyarakat Standarisasi Indonesia/Mastan, Dra. Nurasih Suwahyini, M. Lib.
Webinar yang menghadirkan peserta dari kalangan UMKM, akademisi, mahasiswa hingga pengacara tersebut turut dihadiri Komisaris PT Dewi Bintang Maharatu, Assoc Prof Sulistyowati SH MH dan CEO PT. Dewi Bintang Mahataru (Debinra), Dr. Dewi Nadya Maharani, SH, MH.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik saat presentasi mengatakan tantangan terbesar UMKM kita bukan hanya soal kuantitas atau jumlah, melainkan soal kualitas dan daya saing produk.
Riza mengemukakan hal itu pada Webinar Daya Saing UMKM Berbasis Kualitas di Jakarta yang diselenggarakan Debinra Training.
“Kita semua mengetahui bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan serta pemerataan ekonomi nasional — Dari total 59,519 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 30,178 juta UMKM di Sektor Non Pertanian dan 99 persen atau sekitar 30,089 juta di antaranya merupakan usaha mikro, yang perlu kita dorong agar dapat naik kelas,” katanya.
UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usaha untuk lebih berdaya saing.
Berdasarkan data sbanyak 55 persen UMKM tidak memiliki legalitas usaha dan bersifat informal, hanya 7,8 persen UMKM yang memiliki sertifikasi mutu seperti SNI, Sertifikasi Halal, SP-PIRT atau izin edar.
“Sekitar 70 persen UMKM terhambat oleh keterbatasan kemampuan kompetitif untuk bersaing dengan usaha besar,” katanya.
Dia mengatakan bagaimana memastikan produk UMKM memiliki mutu yang konsisten, aman, dan sesuai standar adalah kunci dalam menjaga kualitas.
“Kualitas inilah yang akan membuka pintu pasar, baik domestik maupun global. Sertifikasi halal, SNI, SP-PIRT, merek dagang, hingga label higiene pangan adalah instrumen penting yang membuat konsumen percaya, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk UMKM,” katanya.
Dia mengatakan hingga Triwulan II Tahun 2025 berbagai capaian strategis telah menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan 1.445.205 NIB, naik 95,4 persen dibanding Triwulan I (739.843 NIB). Dengan total akumulasi penerbitan NIB sejak 2021 mencapai 12,98 juta. Capaian ini telah mencapai 83,72 persen dari target 2,5 juta NIB tahun 2025 (RPJMN).
“Sertifikasi Halal sebanyak 654.518 sertifikat halal diterbitkan pada Triwulan II dengan total akumulasi sertifikat halal sejak 2019 mencapai 2.348.061 sertifikat yang mencakup 6.563.083 produk halal,” katanya.
Penerbitan Sertifikat SNI Bina UMK pada triwulan II mencapai 194.401 pengusaha UMK, meningkat 105 persen dari triwulan I 2025 (94.530). Secara akumulasi, telah diterbitkan 1.205.533 sertifikasi produk SNI Bina UMK sejak 2021 hingga Juni 2025.
“SP-PIRT sebanyak 104.860 sertifikat PIRT telah diterbitkan pada Semester I 2025, dengan total akumulasi mencapai 525.947 produk sejak 2021,” katanya.
Izin Edar tercatat produk yang sudah memiliki izin mencapai 24.837 pada semester ini, dengan.total akumulasi sejak 2020 mencapai 12.338 pengusaha UMKM.
Penerbitan Merek: Telah diterbitkan sebanyak 7.692 merek dagang pada semester I 2025, dengan total akumulasi mencapai 154.371 sejak 1980.
“Capaian ini merupakan modal awal, namun tentu masih banyak yang harus kita tingkatkan agar kualitas menjadi budaya di kalangan UMKM,” katanya.
Riza mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan peningkatan daya saing usaha UMKM.
Terdapat beberapa program unggulan yang akan dilakukan tahun ini yakni penyaluran pembiayaan KUR kepada sektor produksi, perluasan Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis, Pengembangan dan Penguatan Kewirausahaan.
Kemudian penguatan data UMKM melalui SAPA UMKM. Sedangkan terkait KUR, Pemerintah terus mengawal pencapaian target penyaluran KUR tahun 2025 baik secara kualitas maupun kuantitas.
“Target penyaluran KUR mencapai Rp300 triliun, dengan target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang dan target debitur graduasi sebanyak 1,17 juta orang, serta 60 persen dari target penyaluran KUR diarahkan untuk sektor produksi guna meningkatkan nilai tambah,” katanya.
Secara kuantitas, realisasi penyaluran KUR nasional sampai 31 Juli tahun 2025 mencapai b.Rp156,3 triliun (52,1 persen dari target) dengan penerima manfaat dari program KUR mencapai 2,68 juta orang.
Secara kualitas, lanjut dia, penyaluran KUR tahun 2025 ke sektor produksi telah mencapai target 60,2 persen atau Rp92,7 triliun.
Dirinya ingin mendorong UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem MBG seluas-luasnya.
“Terdapat potensi atau peluang pasar yang sangat besar yaitu tahun ini ditargetkan terdapat 30ribu Dapur SPPG dimana 85 persen alokasi MBG diperuntukan bagi bahan baku dimana UMKM pangan berada didalamnya, jika setidaknya ada 15 UMKM setiap dapur maka diproyeksikan terdapat 450 ribu UMKM yang dapat masuk ke ekosistem MBG,” katanya.
“Saya ingin menegaskan bahwa UMKM yang berkualitas adalah UMKM yang kompetitif – UMKM yang kompetitif akan melahirkan UMKM yang tangguh serta berdaya saing — sehingga mampu membuka peluang lebih luas, memperluas pasar, dan memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha itu sendiri,” katanya.
PT Dewi Bintang Maharatu sendiri memiliki empat divisi yakni Debinra Publishing, Debintra Training, LAM Justice (konsultasi hukum) dan Debinra Health (konsultasi Kesehatan). (cah)
