Surabaya, petisi.co – Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, menghadapi tantangan besar dalam mengawal aspirasi warga setelah melaksanakan reses di 4 kelurahan.
Aning menemukan banyak permasalahan yang membutuhkan solusi bertahap karena besarnya anggaran, keterbatasan anggaran pemerintah kota, dan adanya PSU yang belum diserahterimakan oleh pengembang.
Saat menghadiri Musrenbang di tingkat kelurahan dan pra musrenbang kecamatan, Aning mendapati 2010 titik pengajuan paving dan saluran di 7 kecamatan di daerah pemilihan 3 yang diwakilinya.
“Ini menjadi PR besar bagi pemerintah kota untuk membuat prioritas dan pentahapan sehingga banjir ini tidak menjadi momok di setiap tahun atau musim penghujan,” kata Aning kepada petisi.co, Kamis (13/2/2025).
Legislator PKS ini menyoroti tantangan efisiensi anggaran yang diamanatkan dalam Inpres 1/2025, sementara pendapatan asli daerah di tahun 2024 sebesar 1,3 triliun tidak tercapai.
Efisiensi anggaran dari pemkot akan dialihkan pada program prioritas seperti penguatan ketahanan pangan, pengendalian banjir dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
“Harus kerja sangat keras untuk membuat prioritas prioritas belanja dan jangan sampai pemkot salah dengan tidak menjadikan banjir sebagai salah satu prioritasnya,” tegas Aning.
Di sisi lain keluhan mengenai sulitnya mendapat pekerjaan bagi warga utamanya lulusan SMA atau yang sederajat mengemuka. Meski Surabaya angka Tingkat Pengangguran Terbuka menurun terus dari 7,62 % sampai 4.91% di tahun 2024, namun kenyataannya dilapangan masih banyak yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan.
“Disnaker sendiri setiap tahunnya mencatat fresh graduate yang mencari pekerjaan sebesar 700.000 namun disnaker hanya bisa memfasilitasi sebesar 7.000 itupun belum tentu bisa diterima di banyak perusahaan,” jelasnya.
Curhat warga masih banyak ditemui terkait dengan kondisi balai RT dan balai RW yang tidak layak, hingga belum tersedianya balai RT RW, hal ini berdampak kinerja pengurus RT RW sebagai ujung tombak pelayanan publik tidak paripurna.
“Sudah saatnya juga kelurahan kelurahan di Surabaya menjadi mandiri dan berdaya, berkolaborasi dengan seluruh RW dan RT di wilayah teritorinya,” kata Aning.
Aning berharap lurah yang menjadi ujung tombak pelayanan dan pemberdayaan dipilih orang-orang terbaik yang inovatif untuk mendongkrak perubahan, baik itu pemberdayaan ekonomi kelurahan maupun penyelesaian pembangunan infrastruktur yang holistik.
“Jangan sampai justru efisiensi anggaran yang ada berdampak pada buruknya kualitas pelayanan publik karena proses rasionalisasi atau efisiensi anggaran yang kurang tepat,” pungkasnya.
Aning menekankan pentingnya penataan prioritas anggaran, khususnya untuk mengatasi banjir, pengangguran, dan infrastruktur di tingkat kelurahan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran lurah sebagai ujung tombak pelayanan dan pemberdayaan di Surabaya. (joe)
